KOTA, SIDOARJONEWS.id — Sebanyak 200 kader dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sidoarjo datangi kantor DPRD Sidoarjo, Selasa (6/9/2022).
Mereka datang bertujuan untuk menyampaikan kekecewaannya terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 3 September 2022 lalu.
Koordinator Lapangan Aksi tersebut, Ananto Ikhlil Bachtiar, menyampaikan ada sejumlah tuntutan mendasar yang dibawa para kader pergerakan itu dalam aksi di gedung para wakil rakyat tersebut.
“Ada empat tuntutan yang kami bawa. Pertama, tentu menolak kenaikan harga BBM dan mendesak pemerintah mencabut kebijakan perihal menaikkan harga BBM ini,” kata Ananto.
Kenaikan harga BBM ini, menurutnya, sangat tidak tepat. Seharusnya, tambahnya, pemerintah bisa lebih fokus melakukan pengetatan dalam penyaluran subsidi BBM ini agar lebih tepat sasaran.
Dikatakan Ananto lebih jauh, caranya ialah dengan mengambil langkah taktis untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi ini.
“Pengetatan ini masuk pada tuntutan kedua kami. Kemudian, tuntutan yang ketiga, adalah menuntut pemerintah untuk bekerja secara optimal dengan mengedepankan
kepentingan masyarakat dan membuka ruang partisipasi masyarakat,” ucapnya.
Kemudian, tuntutan yang ke empat, Ananto melanjutkan, adalah mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi birokrasi jika harga BBM Subsidi tetap tidak turun dan tidak stabil.
Sementara itu, Ketua PMII Cabang Sidoarjo Ifan Alexander, menambahkan empat tuntutan ini juga diamini dan ditandatangani ketua DPRD Sidoarjo Usman. Dia menyampaikan, kebijakan menaikkan harga BBM saat ini memang tidak tepat.
“Bagaimana bisa di tengah usaha masyarakat mati-matian keluar dari masa sulit usai pandemi Covid-19, kebijakan ini justru muncul. Kenaikan harga BBM ini sudah pasti akan menambah beban masyarakat khususnya kelas bawah. Belum lagi, kondisi ini juga bakal menyebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pangan dan jasa,” ujarnya. (Dimas)
