KOTA, SIDOARJONEWS.id – Lambannya realisasi pembangunan proyek Frontage Road di Sidoarjo mendapat respon dari Plt. Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin.
Pria yang akrab disapa Cak Nur tersebut mengatakan pihaknya akan membuatkan forum evaluasi khusus Dinas PUBMSDA terkait pelaksanaan Programnya yang kurang maksimal.
Hal tersebut disampaikan oleh Cak Nur seusai menghadiri rapat paripurna DPRD Sidoarjo terkait jawaban eksekutif atas pandangan fraksi-fraksi terkait raperda pertanggung jawaban APBD 2019. Dimana dalam rapat paripurna sebelumnya, fraksi-fraksi menyoroti adanya serapan anggaran yang kurang maksimal dari dinas PUBMSDA serta lambannya realisasi sejumlah pembangunan termasuk pembangunan FR.
“Memang nanti khusus untuk PUBMSDA ini akan kami lakukan evaluasi khusus. Karena banyak dari PU ini program yang belum terlaksana,” katanya, Rabu (22/7/2020).
Salah satu faktor utama yang menjadi kendala dari realisasi FR sendiri ialah pembebasan lahan. Meskipun beberapa lahan dari total panjang 9,2 kilometer rencana pembangunan FR telah dibebaskan.
“Ada tumpang tindih lahan masyrakat dengan lahan milik PT.KAI. Ketumpang tindihan itu harus diselesaikan. Saya harap yang sudah dibebaskan itu bisa segera dibangun,” ucapnya.
Sekedar untuk diketahui, pembangunan FR tersebut telah masuk dalam proyek RPJMD dengan total panjang 9,2 kilometer.
FR tersebut akan melewati delapan desa di tiga kecamatan, yakni Waru, Gedangan dan Buduran. Tidak hanya delapan desa dari tiga kecamatan, akan tetapi juga beberapa perusahaan serta tanah milik TNI dan PT. KAI.
Pembangunan FR sendiri digagas sebagai solusi dari kemacetan yang menjadi masalah serius di Kota Delta dan termasuk dalam proyek percepatan pembangunan yang tertuang dalam Perpres 80/2019. (Dimas)
