KOTA, SIDOARJONEWS.id – Komisi A DPRD sidoarjo menggelar rapat tertutup terkait pelaksanaan Pilkades Serentak di Sidoarjo yang tahapannya sempat terhenti akibat pandemi Covid-19.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sidoarjo, Fredik Suharto dan jajarannya.
Ditemui seusai rapat, Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, Warih Andono mengatakan, mengenai pilkades tersebut nantinya akan diadakan hearing lanjutan. Kata dia, dalam rapat yang telah berlangsung, belum ditemukan kesepakatan.
“Jadi masing-masing akan menentukan jadwal. Karena tadi belum nemu kesepakatannya. Harus ada penyesuaian tentang anggaran,” katanya, Selasa (2/6/2020) sore.
Politisi dari Fraksi Golkar tersebut mengatakan bahwa di tengah pandemi, harus ada penambahan TPS untuk mengurangi kerumunan massa dan memaksimalkan physical distancing sesuai dengan protokol kesehatan yang ada.
“Sehingga dimungkinkan akan ada penambahan TPS. Jadi nanti akan ada hearing ulang antara PMD dan Komisi A untuk merujuk kesepakatan di mana dan tanggal pelaksanaan pilkades ini,” ujarnya.
Terkait biaya, menurut Warih akan dihitung ulang lagi. Sebab menurutnya, sistem penambahan TPS akan dihitung oleh PMD.
“Ini tadi baru rancangan, belum pasti. Baru perkiraan Sehingga ada hal yang perlu dipertimbangkan kembali termasuk jumlah TPSnya,” ujarnya.
Kepala Dinas PMD, Fredik Suharto memperkirakan Pilkades akan digelar sebelum bulan Desember. .
Mengenai penambahan TPS, dirinya menjelaskan bahwa pihaknya mengacu pada KPU. Menurutnya, standar yang ada di KPU yang sudah berkoordinasi dengan kemenkes menyatakan bahwa maksimal per-TPS idealnya hanya untuk 400 orang.
“Itu yang kita acu, tadi ada yang mengusulkan per-RW (TPS), kalau berbasis dusun kan terlalu banyak. Sebab kita melihat pemilihnya, bukan RW-nya,” katanya.
Dirinya menyebutkan bahwa tidak semua desa memiliki jumlah pemilih diatas seribu orang. Ada beberapa desa yang memiliki pemilih di kisaran 800 orang. Dengan begitu maka desa yang memiliki angka pemilih di bawah seribu tersebut, biayanya akan lebih murah lagi sebab hanya membutuhkan 2 TPS saja.
“Tadi ini belum ditentukan, poinnya (Pilkades) ini edukasi, regulasi dan teknis. Edukasi perihal covid, teknis perihal kebutuhannya apa saja, dan regulasi termasuk anggarannya. Dewan tadi menyatakan kita upayakan tahun ini,” pungkasnya. (Dimas)
Kl bisa pilkades harus tahun ini tetap tgl 20 des 2020
Terserah ,gmn baik nya