KOTA, SIDOARJONEWS.id – Meski prosesi pelaksanaan Pilkada Sidoarjo akan digelar di tengah Pandemi Covid-19, Bawaslu Sidoarjo tidak mengajukan penambahan anggaran.
Jika sebelumnya, KPUD Sidoarjo melakukan penambahan anggaran karena prosesi pelaksanaan pilkada berada di tengah pandemi Covid, berbeda lagi dengan Bawaslu selaku badan pengawas.
Ketua Bawaslu Sidoarjo, Haidar Munjid mengatakan, pihaknya tidak melakukan penambahan lantaran Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas di lapangan akan dicover melalui APBN.
“Bawaslu tidak mengajukan penambahan APBD, karena APD semuanya di cover oleh APBN,” katanya kepada sidoarjonews.id, Minggu (14/6/2020).
Dalam pelaksanaan prosesi pemungutan suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Sidoarjo akan ditambah untuk mengurangi kemungkinan adanya antrean dan kerumunan massa. Secara otomatis, jumlah petugas pengawas untuk TPS juga akan ditambah.
Untuk menyiasati pemberian honor bagi petugas tambahan tersebut, Haidar menyebut Bawaslu akan melakukan rasionalisasi (refocusing) anggaran. Menurutnya, terdapat beberapa pos anggaran yang akan dikurangi atau bahkan akan dihapus.
“Seperti rakor tatap muka, perjalanan dinas dll, karena dengan adanya covid-19 ini, pertemuan tatap muka diganti dengan daring. Jumlah pengawas TPS sendiri berjumlah 540 orang,” ucapnya.
Haidar memastikan bahwa jumlah anggaran untuk bawaslu sendiri tidak ada pergeseran dengan NPHD yang telah ditandatangani pada bulan Oktober 2019 lalu. Diketahui, jumlah anggaran untuk Bawaslu Sidoarjo sendiri sekitar 18 M lebih. (Dimas)
