KOTA, SIDOARJONEWS.id — Hari ini, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Sidoarjo sudah menginjak hari kesepuluh sejak diterapkan pada 11 Januari 2021 yang lalu.
Namun, meski sudah ada PPKM, penambahan angka pasien positif Covid-19 di Sidoarjo kian meningkat. Hal ini memicu tanggapan yang cukup keras dari DPRD Sidoarjo terkait skema penerapan yang dilakukan oleh tim Satgas Covid-19 Pemkab Sidoarjo.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori menilai keseriusan pemkab dalam menangani permasalahan sebaran virus masih kurang. Dari pantauannya di lapangan, masih banyak masyarakat yang cenderung abai akan penerapan protokol kesehatan.
“Mau sebagus apapun namanya, baik itu PSBB atau PPKM, kalau tidak ada peran aktif pemerintah mengedukasi masyarakat dan kesadaran dari masyarakat sendiri, hal ini akan sia-sia. Seharusnya pemkab bisa lebih fokus untuk penanganan ini,” kata Dhamroni, (20/1/2021).
Terkair wacana lockdown desa, pria yang juga menjabat Wakil Ketua Panja Covid-19 DPRD Sidoarjo ini mengingatkan pemkab agar lebih fokus dalam membuat konsep semacam itu. Harus ada persiapan konsep yang matang agar tidak terjadi permasalahan lain yang tidak diinginkan di kemudian hari.
Dhamroni sejatinya sepakat untuk melakukan penguatan penanganan dari bagian terkecil tatanan daerah. Bisa dimulai dari RT, RW, atau desa. Namun lagi-lagi, perencanaannya harus matang. Dia menilai, penguatan di masyarakat untuk menimbulkan kesadaran masih kurang.
“Kalau nanti memang jadi dilockdown, segala bentuk aspek kebutuhan masyarakat juga harus terjaga. Kalau sudah beginikan berarti ngomong anggaran, lah anggarannya bagaimana harus diperhitungkan betul. Cuma pada intinya, kesadaran masyarakat itu yang utama,” ujar politisi PKB asal Kecamatan Tulangan itu. (Dimas)
