KOTA, SIDOARJONEWS.id — Komisi D DPRD Sidoarjo mengingatkan Pemkab Sidoarjo agar memperhatikan betul proses verifikasi dan validasi (verval) pembaruan data penerima program UHC (Universal Health Caverage). Khususnya terkait data masyarakat yang telah meninggal dunia.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori mengungkapkan, selama ini laporan terkait warga meninggal selalu terhenti di musholla ataupun masjid-masjid saja. Sedangkan untuk kepengurusan surat kematiannya terkadang masih jarang diurus.
“Ini yang perlu dibenahi juga terkait peningkatan sarana prasarana untuk kepengurusan surat laporan kematiannya di tingkat desa. Karena data ini sering timpang tindih,” ucap Dhamroni, Kamis (23/9/2021).
Legislator dari Fraksi PKB itu menegaskan, pemkab setelah melakukan pembaruan data, juga harus melakukan kroscek ulang dan pembaruan berkala terkait data tersebut. Tujuannya tentu agar program ini bisa tepat sasaran.
Dalam proses verifikasi dan validasi itu, peranan pemerintahan di tingkat RT menurutnya sangatlah penting. Sebab, ketua RT yang bersinggungan langsung dan mengetahui secara pasti kondisi warga di lapangan yang akan tercover program UHC itu.
“Layak atau tidaknya warga itukan yang tau Ketua RT. Khawatirnya ternyata orangnya kaya atau sudah meninggal. Sehingga program UHC ini bisa tepat sasaran menyasar warga yang tidak mampu,” ujar politisi asal Kecamatan Tulangan itu. (Dimas)
