KOTA, SIDOARJONEWS.id – Pemkab Sidoarjo melakukan penilaian terhadap seluruh kinerja Organisasi Perangkat Daerah/OPD Kabupaten Sidoarjo. Penilaian tersebut diwujudkan dalam bentuk penghargaan kinerja unit penyelenggara pelayanan publik yang diserahkan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi mewakili Bupati Ahmad Muhdlor di pendopo Delta Wibawa, Selasa (9/11).
Penyerahan penghargaan tersebut juga dibarengi dengan penyerahan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP), penghargaan Reformasi Birokrasi serta penandatanganan perjanjian kinerja (perubahan).
Kegiatan yang dihadiri oleh Koordinator Perencanaan Kinerja dan Anggaran Sekretariat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawan Kemenpan RB, Agusdin Muttakin itu juga dibarengi dengan pencangan penguatan pembangunan zona integritas perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sidoarjo serta peneguhan komitmen core value ASN berakhlak dan bangga melayani bangsa.
Dalam kesempatan tersebut terdapat 15 OPD yang meraih top 1, 2 dan 3 penghargaan kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dan 5 OPD nilai A hasil evalusi SAKIP yang kali ini menerima penghargaan SAKIP. Selain itu juga terdapat 5 OPD yang berhasil meraih penghargaan Evaluasi RB tahun ini dari Pemkab Sidoarjo.
Terdapat 5 kategori dalam penghargaan kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. Yakni kategori khusus/role model, kategori dinas/badan, kategori kecamatan serta kategori kelurahan dan kategori Puskesmas.
Peraih peringkat pertama kategori khusus/role model disematkan kepada RSUD Sidoarjo. Kategori dinas/badan diraih Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo sebagai peraih peringkat pertama. Sedangkan peraih peringkat pertama di kategori kecamatan diraih oleh Kecamatan Taman. Untuk kategori kelurahan peringkat pertama di raih oleh Kelurahan Sepanjang. Dan kategori Puskesmas disandang Puskesmas Jabon sebagai peringkat pertamanya.
Dalam sambutannya Wabup Subandi mengatakan kegiatan seperti ini merupakan upaya mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, kapabel serta pelayanan publik secara prima. Menurutnya semua itu merupakan kunci terwujudnya sasaran reformasi birokrasi itu sendiri.
Dikatakannya kesuksesan reformasi birokrasi merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh perangkat daerah tanpa terkecuali. “Telah banyak program-program perbaikan birokrasi yang telah digulirkan yang secara nyata telah menghasilkan perubahan dan perbaikan bagi birokrasi,”ucapnya.
Dia juga mengatakan penilaian perangkat daerah bukan hanya sekadar nilai. Namun sebagai bentuk nyata dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Sidoarjo. Perangkat daerah tidak boleh lagi hanya memikirkan realisasi kegiatan rutin dan serapan anggaran. Tetapi juga harus memikirkan apakah keberadaannya sudah memberikan hasil kinerja nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
“Pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat merupakan wujud nyata dari keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah,”ujarnya.
Dengan kegiatan evaluasi semacam ini, lanjut Wabup Subandi diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai hal apa yang perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan lebih lanjut. Dirinya juga berharap bagi OPD yang sudah memperoleh nilai yang prima yaitu para Top 3 kinerja pelayanan publik terbaik, tidak terlena dan berpuas diri. Pasalnya sifat pelayanan publik selalu dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat.
Sedangkan bagi mereka yang belum memperoleh nilai yang memuaskan, diminta agar terus berbenah serta belajar untuk terus memperbaiki diri. Saran perbaikan yang telah disampaikan oleh tim evaluator diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan diwujudkan. Hal tersebut dimintanya dilakukan bukan semata-mata karena ingin memperoleh nilai, namun demi perbaikan diri sendiri dan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Spirit tersebut perlu terus ditumbuhkan, dijaga, dan ditularkan agar optimisme tersebut mampu merubah dan membentuk mental ASN yang melayani,”pesannya. (ardian)
