KOTA, SIDOARJONEWS.id — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021.
FKP mengambil tema “Menciptakan Stabilisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Yang Berdaya Saing” ini dibuka oleh Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, Kamis (13/2/20) di Aston Hotel, Kahuripan Nirwana Village Sidoarjo.
Ikut hadir, Ketua DPRD Sidoarjo, Usman, Dandim 0816/Sidoarjo Letkol. Inf. M. Iswan Nusi, Ketua PN Sidoarjo Yapi dan melibatkan seluruh instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan komisi DPRD, dan instansi vertikal di antaranya BPS Sidoarjo. Termasuk dari unsur akademisi, badan eksekutif mahasiswa dan stakeholder terkait.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Achmad Zaini dalam paparannya menyampaikan, rancangan akhir RKPD akan dibahas mulai akhir Maret sampai minggu kedua April. Sedangkan penetapan RKPD dilakukan akhir Juni 2020.
“Penyusunan Ranwal RKPD 2021 merupakan penjabaran dari tahun kelima RPJMD 2016-2021. RPJMD Kabupaten Sidoarjo sendiri disusun dengan berpedoman pada RPJPD 2005-2025”, ujar Zaini.
Zaini menyampaikan, arah kebijakan Pemkab Sidoarjo tahun 2021 dalam visi RPJMD Tahun 2016-2021, difokuskan pada dua hal. Pertama, mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
Kedua, penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui pengembangan sektor potensial daerah, pendapatan daerah dan investasi yang berbasis eco industri.
Pemkab Sidoarjo juga menetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2021. Prioritas pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
Kedua, meningkatkan inovasi, kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah. Ketiga, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Kemudian keempat, meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, demokratis, berbudaya dan agamis.
“Yang kelima, optimalisasi pembangunan sistem infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” pungkas Zaini. (Satria)