KOTA, SIDOARJONEWS.id — Peralihan layanan tatap muka dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sidoarjo ke online di Mall Pelayanan Publik (MPP) mendapatkan respons dari Komisi A DPRD Sidoarjo.
Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan, meminta ada perubahan dan peningkatan kualitas dalam pelayanan online tersebut. Sebab pelayanan online dari Dukcapil Sidoarjo kerapkali menuai protes dari masyarakat Sidoarjo.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan menyampaikan, pihaknya meminta ada langkah kongkret dari Dinas Dukcapil dalam menentukan langkah pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya berbasis online saja.
“Iya harus ada solusi jitu lah. Misalnya delivery hasil atau bisa juga tetap membuka pelayanan, tapi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan pemeriksaan berkala,” ujar Gus Wawan, sapaan akrab Sullamul Hadi Nurmawan, kepada sidoarjonews.id, Rabu (6/1).
Tidak hanya itu, Gus Wawan juga meminta agar ada keterbukaan informasi publik yang jelas terkait pelayanan di Dukcapil. Menurutnya, itu sangat penting dalam menunjukkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Reportnya juga dibuka ke publish. Ini sekaligus untuk kontrol publik sehingga bisa menghapus asumsi negatif dari masyarakat,” ujar legislator dari Fraksi PKB itu.
Hal yang sama disampaikan anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto. Menurutnya, selain pembenahan kualitas pelayanan, SDM dari Dinas Dukcapil juga harus diperbarui. Sebab hal itu sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan.
“Kami sudah sering sampaikan, kami siap dukung dari sisi anggarannya untuk meningkatkan jenis pelayanan Dinas Dukcapil, tapi dinas juga butuh SDM yang berkompeten untuk memberikan inovasi-inovasi baru juga. Jadi ini tergantung dinasnya mau apa nggak,” ujar legislator dari fraksi PDI Perjuangan tersebut. (Dimas)
