SIDOARJO, SIDOARJONEWS.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memastikan bahwa roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kota Udang, tetap berjalan seperti biasa. Meski, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah bersama sejumlah pejabat dan pihak swasta terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/1/2020) malam.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin seusai menggelar pertemuan bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, sejumlah kepala dinas, camat, dan juga beberapa pejabat di lingkup Pemkab Sidoarjo, Rabu (8/1/2020).
Menurut Cak Nur–panggilan wakil bupati Nur Ahmad Syaifuddin–meski sejumlah ruangan di Pemkab sudah disegel KPK sejak tadi malam, tetapi tidak sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Ditegaskannya, semua tetap berjalan seperti biasa.
“Kami pastikan pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Program-program yang sudah terencana juga tetap berjalan,” tegas wakil bupati kepada wartawan saat di gedung DPRD Sidoarjo, Rabu siang.
Terkait tugas dari bupati, wakil bupati menyampaikan bahwa selama ini, ketika bupati tidak sedang berada di Sidoarjo, dirinya yang menggantikan tugasnya.
“Bisa saya atau pak Sekda. Selama bupati tidak ada di tempat, kami yang mewakili,” sambung Cak Nur.
Seperti diberitakan Sidoarjonews.id sebelumnya, tadi malam, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah bersama sejumlah pejabat dan pihak swasta, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Selasa (7/1/2020) malam. Setelah menjalani pemeriksaan di Polda Jatim, pejabat dan mereka yang terjaring OTT KPK, sudah diterbangkan ke Jakarta, Rabu (8/1) pagi.
Selain itu, ruangan LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) Pemkab Sidoarjo juga disegel petugas KPK. Termasuk dua ruangan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Sidoarjo. (*/satria)
