KOTA, SIDOARJONEWS.id, – Panitia Kerja (Panja) Pengawas Tim Gugus Tugas Covid-19 DPRD Sidoarjo mempertanyakan bantuan sosial yang akan diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo kepada warga terdampak Covid-19 di Sidoarjo.
Bantuan dengan nilai 150.000 rupiah berisi paket sembako untuk 135.000 KK terdampak yang berada di bawah garis kemiskinan tersebut dinilai tidak maksimal.
Ketua Panja DPRD, Choirul Hidayat menyebutkan, paket sembako yang akan didistribusikan kepada 135.000 KK tersebut tidak optimal realisasinya.
“Paket sembako itu, jika kita pasang di harga tertinggi belanjanya, katakanlah sejenis minimarket, itu hanya senilai 125 ribu, bukan 150 ribu seperti yang dikatakan perpaket sembako,” tuturnya kepada sidoarjonews.id saat ditemui paska rapat koordinasi antara tim gugus tugas Covid-19 dengan DPRD Sidoarjo di Kantor DPRD Sidoarjo, Sabtu (18/4/2020).
Menurutnya, hal tersebut perlu dioptimalkan lagi. Sebab jika perpaket sembako dipatok harga 150 ribu, sedangkan hanya terealisasi 125 ribu, dana yang tersisa tersebut akan dikemanakan.
“Kami berharap bisa dioptimalkan lagi, karena masih tanggal 20 besok pembagiannya. Jika masih tersisa 25 ribu dikalikan 135 ribu KK yang menerima, sisanya kemana. Ini masih bisa dioptimalkan lagi, karena bansos gak mungkin kena PPN atau PPH,” katanya.
Sekretaris Dinas sosial Kabupaten Sidoarjo, Ahmad Misbahul Munir dalam rapat koordinasi tersebut mengatakan, pihaknya akan segera mendistribusikan kepada 135 ribu KK warga terdampak Covid-19 bantuan sosial berupa paket sembako senilai 150 ribu.
“Paket sembako tersebut isinya ialah beras lima kilogram, gula dua kilogram, minyak goreng satu liter serta mie instan. Untuk mie instan kita sesuaikan lagi harganya, bisa sepuluh bungkus indomie atau dua belas bungkus sarimi, ini masih kita sesuaikan karena harganya berbeda, disesuaikan dengan nilai 150 ribu rupiah perpaket,” katanya. (Dimas)