KOTA, SIDOARJONEWS.id – Perubahan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (P-APBD) 2020 Kabupaten Sidoarjo baru saja selesai dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur. Rapat antara DPRD Sidoarjo dan Pemkab Sidoarjo pun sudah dilakukan.
Hal itu diungkapkan oleh anggota Banggar DPRD Kabupaten Sidoarjo, Aditya Nindyatman.
Kata dia, draft P-APBD tersebut tinggal menunggu persetujuan dari Kemendagri.
“Dikirim ke Kemendagri untuk ditandatangani oleh pihak Kemendagri karena PJ bupati tidak bisa melakukan penandatanganan perda tersebut sebab jabatannya sementara, bukan definitif sehingga harus melalui persetujuan Kemendagri,” kata pria yang akrab disapa Bang Adit tersebut saat dikonfirmasi sidoarjonews.id, Selasa (27/10).
Program prioritas dalam P-APBD 2020 sendiri untuk saat ini memang fokus pada tiga poin yakni penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Namun selain tiga program prioritas tersebut ada juga program lain yang juga diprioritaskan.
“Jadi memang ada program lain yang saat refocusing kemarin hilang, beberapa diantaranya disepakati untuk dikembalikan lagi. Namun jika melihat kondisinya saat ini, saya khawatir kualitas serapan anggaran tidak bisa optimal,” ujarnya.
Legislator dari Fraksi PKS tersebut menyatakan, dengan jangka waktu yang hanya tinggal dua bulan hingga akhir tahun, ada kemungkinan beberapa pos anggaran tidak terserap. Hal tersebut menurutnya menjadi permasalahan tersendiri yang harus segera dicarikan solusinya.
Bang Adit mengatakan, dampak dari kurang maksimalnya serapan tersebut justru akan berpengaruh pada Silpa yang membengkak di penghujung tahun anggaran. Oleh karena itu, dia berharap, Pj Bupati Sidoarjo bisa melakukan antisipasi lebih dini terkait hal tersebut.
“Prediksi saya begitu karena sangat memungkinkan jika melihat durasi waktunya. Besarnya Silpa sangat tergantung dengan efektif nya pelaksanaan pemerintahan di kabupaten Sidoarjo. Kami berharap PJ bupati mampu mengantisipasi hal ini,” pungkasnya. (Dimas Mahendra)
