KOTA, SIDOARJONEWS.id — Pemandangan tidak biasa terjadi di sungai Karanggayam Desa Bluru Kidul. Badan sungai yang harusnya dialiri air, malah ditumbuhi tanaman eceng gondok.
Hal ini tentu mendatangkan respon negatif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk para wakil rakyat di Kota Delta. Mereka sama-sama mengecam dan mempertanyakan kinerja eksekutif dalam melayani masyarakatnya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo, M Nizar mengatakan, menurutnya kinerja pejabat dinas harusnya bisa berseiring dengan pola kerja Bupati Sidoarjo. Sebab, realita yang terjadi di lapangan, dinas cenderung lelet dan tertinggal dengan pola kerja bupati.
“Bupati kita ini muda dan energik, tentu kerjanya ulet dan cepat. Sedangkan dinasnya (PUBMSDA) kayak gak bisa ngimbangi kecepatannya bupati. Ayolah, jangan nunggu hujan atau sampai ada laporan dulu baru bertindak. Padahal isinya PU itu masih muda-muda,” kata Nizar.
Pria yang juga menjabat sebagai anggota Komisi C itu menyampaikan, permasalahan sungai yang dibiarkan semacam itu bisa menjadi bom waktu bagi warga. Belum lagi, saat ini sudah masuk musim penghujan.
“Jika dibiarkan bisa banjir. Itu permasalahan umumnya. Permasalahan lain? Warga di sana itu kebanyakan bekerja sebagai nelayan, mereka semua ngeluh gimana mau ngelaut kalau perahunya saja tidak bisa lewat karena sungainya tertutup eceng gondok,” ucapnya.
Belum lagi, di area sungai itu juga ada alat berat backhoe yang mangkrak. Nizar berpendapat, hal itu merupakan salah satu wujud pemborosan anggaran. Hal ini dibuktikan dengan backhoe yang bertuliskan milik Pemkab Sidoarjo itu kini bak rongsokan di tengah sungai.
“Ditumbuhi tanaman merambat dan semacamnya. Itu buang-buang uang negara. Uang rakyat juga. Bayangkan, pengadaan alat berat itu harganya berapa? Sekarang malah jadi kayak rongsokan di sungai. Maka dari itu saya kurang setuju kalau ada pengadaan baru, mending sewa saja soalnya perawatannya mahal, belum lagi kalau dibiarkan gitu malah gimana,” ujarnya.
Di sisi lain, Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Tarkit Erdianto, menambahkan kepedulian Pemkab dianggap kurang dalam memberikan pelayanan masyarakat. Bagaimana tidak, di sungai tersebut padahal sudah disediakan backho untuk normalisasi sungai.
Sayangnya, backhoe itu justru dibiarkan mangkrak tidak beroperasi hampir dua tahun. “Kalau berbicara SDM, saya yakin PU itu tidak kurang-kurang. Permasalahannya hanya satu, letak hati nurani kepedulian merekalah yang harus dipertanyakan dalam memberi pelayanan masyarakat,” kata Tarkit.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo,
Anang Siswandoko menyampaikan, PU dalam anggaran APBD 2022 memiliki anggaran paling besar dibandingkan dinas-dinas lainnya. Anggarannya bahkan mencapai angka Rp 600 miliar.
“Itu dipergunakan untuk pembangunan, perawatan jalan, dan sungai. Sebenarnya kalau bicara permasalahan sungai ini masalah klasik. Tapi kenapa kok sungai kita masih kayak gini, ini perlu ditelusuri penanganannya,” ujarnya
Lebih jauh, para anggota DPRD Sidoarjo itu mengharapkan, Pemkab bisa segera mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan ini. Sebab, hal itu menyangkut hajat orang banyak. Mulai dari pekerjaan hingga potensi banjir yang menghantui. (Dimas)
