KOTA, SIDOARJONEWS.id — Komisi A DPRD Sidoarjo mengingatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sidoarjo agar lebih giat dalam melakukan publikasi terhadap program yang dimilikinya.
Hal ini berkenaan dengan peningkatan pelayanan pencatatan sipil yang diintegrasikan hingga ke tingkat desa. Selama ini, Komisi A DPRD Sidoarjo menilai, Dukcapil Sidoarjo lemah dalam hal publikasi program pelayanan yang dimiliki dinasnya.
“Mau sebagus apapun inovasi yang diciptakan melalui program-program itu. Peningkatan pelayanan ini tidak akan bisa optimal. Ini karena pola pemahaman masyarakat kita masih belum tuntas. Caranya agar masyarakat paham ya dari publikasi ini,” kata Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan, Kamis (4/3/2021).
Pria yang akrab disapa Gus Wawan itu menyampaikan, selama ini inovasi yang dilakukan Dinas Dukcapil sudah sangat bagus. Mulai dari pengurusan pencatatan sipil secara kolektif di tingkat Kecamatan hingga dibuatnya program pelayanan berbasis online.
“Ada juga program jemput bola bagi lansia atau pun bagi masyarakat yang sakit. Tapi kenapa kok masih ada problem? Ini lah pentingnya publikasi agar masyarakat memahami secara utuh program-program yang sudah dibuat,” ucapnya.
Dia menambahkan, banyaknya komplain dari masyarakat mengenai pelayanan online yang sering bermasalah serta penumpukan berkas-berkas data yang tak kunjung selesai ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait program yang sudah disediakan dinas.
“Lah kalau sudah begini maka tugasnya dinas untuk memahamkan masyarakat. Seharusnya jika masyarakat sudah paham program yang dimiliki dinas, komplain-komplain semacam ini harusnya sudah tidak ada, sebab semua potensi dari masing-masing program layanan ini bisa dimanfaatkan secara optimal,” sambung dia.
Lebih jauh, ditanya mengenai permasalah SDM yang tidak memadai di dinas, politisi asal kecamatan Sukodono itu menyebut, masalah tersebut merupakan permasalahan klasik. Sebab permasalahan ini tidak hanya terjadi di Dukcapil saja, melainkan hampir di setiap dinas di Sidoarjo.
“Lah ini biar menjadi kajian utuh oleh Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Sidoarjo. Sebab masalah SDM ini tidak bisa berkaca secara parsial di satu dinas saja,” pungkasnya. (Dimas)
