KOTA, SIDOARJONEWS.id— Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 Kabupaten Sidoarjo telah selesai diperiksa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Saat ini, pemerintah kabupaten (pemkab) tengah mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) terhadap RPJMD tersebut.
Dari hasil pemeriksaan itu, terdapat beberapa catatan dari pemprov agar bisa lebih dioptimalkan lagi saat pemkab mulai merealisasikan RPJMD tersebut. Salah satu catatan yang dimaksud itu ialah perihal bertambahnya angka kemiskinan di Sidoarjo.
Dibandingkan dengan tahun 2019, ada penambahan angka kemiskinan yang cukup signifikan di tahun 2020 yang disebabkan pandemi Covid-19. BPS mencatat ada penambahan sebanyak 7,76 ribu warga miskin baru pada tahun 2020 di Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan, pihaknya sebenarnya telah menyiapkan sejumlah program guna menekan angka kemiskinan akibat pandemi itu. Program-program tersebut berkenaan dengan pemulihan ekonomi.
“Ada UMKM naik kelas, 100 ribu lapangan kerja, renovasi warung, termasuk kemudahan perizinan,” ucap pria yang akrab disapa Gus Muhdlor usai membuka acara musrenbang RPJMD tersebut, Kamis (10/6/2021).
Gus Muhdlor menambahkan, segala urusan untuk pemulihan ekonomi tersebut saat ini memang jadi permasalahan utama setiap wilayah. Baginya, yang terpenting ialah terkait komitmen bersama dari seluruh stakeholder untuk membangun Sidoarjo ke arah lebih baik lagi.
“Seperti halnya kemudahan perizinan ini, nantinya akan ada MoU antara kabupaten dengan investor agar menyediakan jatah sekian persen ruang untuk masyarakat asli Sidoarjo bisa bekerja di sana,” ujarnya. (Dimas)
