KOTA, SIDOARJONEWS.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo berencana menyertakan pelayanan publik dalam pembangunan gedung terpadu delapan lantai. Fasilitas pelayanan publik tersebut berupa mall pelayanan publik (MPP) yang ditempatkan di lantai dasar gedung tersebut.
Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo, Arif Mulyono menyampaikan, penempatan MPP dikarenakan lokasi pembangunan gedung terpadu 8 lantai tersebut terbilang strategis karena berada di tengah kota. Sehingga, masyarakat akan bisa mengakses dengan mudah.
Rencananya, lantai dua dan tiga akan ditempati dinas-dinas yang terkait dengan pelayanan publik tersebut. Beberapa dinas yang dimaksud seperti Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“Untuk lantai empat nantinya ditempati seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dinas yang tugasnya bersinggungan langsung dengan roda pemerintahan seperti keuangan dan perencanaan,” katanya, Selasa (24/11/2020).
Sementara di lantai lima nantinya ditempati oleh bagian pengawasan seperti inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sedangkan untuk lantai enamnya akan ditempati oleh sekda dan para asisten, serta lantai selanjutnya menjadi wilayah pimpinan daerah Sidoarjo.
“Tapi ini masih dalam tahap perencanaan. Untuk pastinya nanti juga akan berkonsultasi dengan ahlinya,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan, perihal dinas yang nantinya akan pindah ke gedung terpadu tersebut, eks kantornya tidak akan dibiarkan kosong. Kantor-kantor tersebut akan dipergunakan untuk dinas lain yang kantornya dinilai kurang representatif.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Suyarno mengatakan, terkait anggaran pembangunannya sendiri, saat ini masih dalam pembahasan. Menurutnya, anggaran tersebut baru bisa ditentukan menunggu selesainya masa lelang perencanaan.
Saat ini, pembangunan gedung terpadu delapan lantai tersebut tengah dalam tahapan lelang perencanaan. Anggaran yang disediakan dalam lelang tersebut nilainya mencapai angka 4,7 miliar.
“Anggarannya tunggu lelang perencanaan selesai. Memang untuk anggaran pembangunan diusulkan dalam pembahasan APBD 2021,” ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut. (Dimas)