KOTA, SIDOARJONEWS.id — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan Sidoarjo terkait program Universal Health Coverage (UHC) pada Senin (31/5). Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, mulai Juni 2021, program UHC bisa dinikmati seluruh warga Sidoarjo.
Perjanjian kerja sama tersebut dihadiri Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Syaf Satriawarman, Kepala Dinas Sosial Sidoarjo, Tirto Adi, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo, Reddy Kusuma, Kepala BPJS Cabang Sidoarjo, Yessy Novianti, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jatim, I Made Puja Yasa, dan BPJS Watch Jatim, Arif Supriyono.
Di Sidoarjo, masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sebanyak 1.863.747 jiwa atau sekitar 96% dari total penduduk. Itu terdiri dari peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) baik dari APBN maupun APBD. Kemudian ada peserta non PBI yang terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU) dimana jaminan kesehatannya menjadi tanggung jawab di masing-masing perusahaan tempatnya bekerja. Kemudian ada Pekerja Bukan Penerima Upah yang terbagi dalam tiga kelas, serta Peserta Bukan Pekerja.
“Mulai bulan Juni, semua masyarakat ber KTP Sidoarjo bisa menikmati program UHC. Peserta BPJS kelas 3 akan otomatis ditanggung pemkab iurannya, sedangkan yang belum terdaftar akan didaftarkan dan masuk ke kelas 3. Sedangkan bagi peserta BPJS kelas 3 yang masih menunggak pembayaran iuran sebelumnya, harus menyelesaikan terlebih dahulu,” ujar Gus Muhdlor.
Berkaca pada Surabaya, program yang mengusung tagline “Berobat Gratis Dengan Tunjukkan KTP” ini membuat banyak warga luar kota berbondong-bondong pindah menjadi warga Surabaya demi mendapat layanan kesehatan gratis. Hal ini menyebabkan alokasi anggaran untuk UHC membengkak.
Untuk itu, Pemkab Sidoarjo membatasi program UHC ini hanya untuk warga yang telah ber-KTP Sidoarjo lebih dari 6 bulan lamanya. Selain itu, Gus Muhdlor juga meminta Dispendukcapil untuk ketat mengawasi mutasi masuk penduduk.
“Boleh bermutasi pindah ke Sidoarjo, tapi harus dicek terlebih dahulu apa benar-benar sudah punya domisili di Sidoarjo. Saya juga minta Dispendukcapil untuk memvalidasi data penduduk yang telah meninggal dunia dan pindah ke luar kota agar anggaran UHC tidak membengkak di kemudian hari,” ujar Gus Muhdlor.
Program UHC ini menjadi program pertama dari 17 program Gus Muhdlor yang terealisasi. Sejak sebelum dilantik, ia telah berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan gratis dan merata bagi seluruh masyarakat Sidoarjo. (Affendra F)
