KOTA, SIDOARJONEWS.id – Delapan UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jatim memperoleh penghargaan Pelayanan Publik berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM). Salah satunya, Lapas Kelas IIA Sidoarjo.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur, Krismono mengatakan dalam rangka mendorong atau meningkatkan kualitas pelayanan publik di instansi pemerintah, Kemenkumham telah meluncurkan program penilaian pelayanan publik yang berbasis hak asasi manusia (P2HAM). Sampai saat ini program masih terbatas di lingkungan internal, yakni di unit-unit Pelaksana Teknis Pelayanan jajaran.
“Seperti Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan), dan Balai Harta Peninggalan (BHP),” ujar Krismono saat memperingati Hari HAM se-dunia ke-72 melalaui virtual, Senin, (14/12/2020).
Lebih lanjut dia menjelaskan, tujuan dari program P2HAM adalah agar standar dan norma HAM bisa dikedepankan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan layanan warga masyarakat, yang membutuhkan jasa dan atau pelayanan hukum dan HAM.
Berdasarkan hasil penilaian, sebanyak delapan UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jatim memperoleh penghargaan Pelayanan Publik berbasis HAM. Diantaranya, Lapas Klas I Malang, , Lapas Klas IIA Sidoarjo, Lapas Perempuan Klas IIA Malang, Kantor Imigrasi Klas I Khusus Surabaya, Kantor Imigrasi Klas I Malang, Kantor Imigrasi Klas II Non TPI Kediri, Bapas Klas II Kediri, Bapas Klas II Jember.
Selain UPT di lingkungan kanwil Kemenkumham Jatim, penghargaan juga diberikan kepada 34 kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah mengedepankan peduli HAM. Penghargaan tersebut diberikan untuk mendorong daerah agar menjunjung tinggi atas penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM).
“Tahun 2020 ini, sebanyak 259 Kabupaten dan Kota, atau sekitar 50,4%, dari jumlah keseluruhan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, meraih penghargaan kategori Kabupaten dan Kota Peduli HAM. Dari jumlah tersebut, 34 Kabupaten/Kota dari 38 wilayah di Provinsi Jawa Timur, tahun ini berhasil memperoleh predikat Peduli HAM,” terang Krismono.
Meski demikian, masih ada tiga kabupaten/kota yang dapat penghargaan kategori Cukup Peduli HAM, dan ada juga satu Kabupaten di Jawa Timur yang dinilai kurang peduli terhadap HAM.
“Kami berharap kedepan pemda bisa lebih peduli lagi terhadap hak asasi manusia,” tegasnya. (hadi)
