KOTA, SIDOARJONEWS.id – Komisi A DPRD Sidoarjo meminta pemkab segera mengisi kekosongan jabatan di lingkungannya dengan orang yang berkompeten di bidangnya.
Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdiyanto mengungkapkan, posisi jabatan yang saat ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt), harusnya diisi oleh orang yang paham tupoksinya. Sehingga dalam merealisasikan programnya, bisa cepat dan tepat sasaran.
“Contoh seperti Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) itu kan juga dipimpin Plt. Yang mengisi itu harusnya orang yang juga paham teknis di lapangan seperti apa,” kata Tarkit, Senin (8/3/2021).
Menurutnya, penjabat di Dinas PUBMSDA itu saat ini sudah dua kali mengalami pergantian seorang Plt. Namun, kinerjanya masih belum bisa optimal. Khususnya dalam hal perbaikan jalan rusak yang sudah sejak lama dinantikan masyarakat Sidoarjo.
“Plt sebelumnya, itu paham teknis teorinya, dia orang lapangan juga. Cuma dia lamban karena memang pertimbangannya matang karena tau ilmunya seperti apa. Cumankan terlalu lama mengambil tindakan juga gak baik, karena ini ngomong pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan, pengisian jabatan Plt dengan menyesuaikan skill kemampuan SDM itu sangatlah diperlukan. Khususnya untuk mensukseskan visi misi bupati baru serta menjawab keluh kesah masyarakat.
“Kalau pergantian pejabat Plt ini kan tidak perlu menunggu waktu yang lama. Beda dengan mengisi jabatan definitif yang mesti nunggu 6 bulan berjalan sesuai dengan surat edaran mendagri 2020 kemarin,” ujarnya.
Surat edaran Mendagri pun menurut Tarkit bukanlah sesuatu hal yang bersifat saklek. Bupati yang baru menjabat juga bisa melakukan mutasi pejabat. Namun tentunya dengan memperhatikan beberapa hal penting yang bisa dijadikan pertimbangan.
“Bisa meminta persetujuan langsung ke Kemendagri bila memang itu posisinya urgent kayak di Dinas PUBMSDA. Lalu satu lagi yang perlu diingat, posisi Plt dan pejabat definitif, itu kewenangannya berbeda lo yah. Kalau buat kebaikan masyarakat, kenapa musti tidak,” pungkas politisi asal Kacamatan Sedati itu. (Dimas)