KOTA, SIDOARJONEWS.id – Program Assesment Center bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan sorotan dari Komisi A DPRD Sidoarjo.
Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021, Komisi A DPRD Sidoarjo menyebut Banggar DPRD Sidoarjo harus memberi perhatian lebih pada program tersebut.
Disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Haris, tingkat transparansi penilaian dalam program tersebut kurang. Padahal program tersebut menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja ASN di Sidoarjo.
“Lah itu permasalahannya, tidak semua ASN kita bisa mengakses dan mengetahui bagaimana penilaian serta sistem kerjanya,” kata Haris, Minggu (22/11/2020).
Rendahnya tingkat transparansi penilaian tersebut yang menurutnya rentan disalahgunakan, misalnya dalam promosi jabatan ASN.
Katanya, promosi jabatan ASN di Sidoarjo seharusnya merujuk pada penilaian kinerja yang ada dalam program Assessment Center tersebut. Sehingga transparansi sangat penting untuk keterbukaan dan pembelajaran bagi ASN yang ada.
“Jadi ketika keterbukaan akses itu dilakukan, sesama ASN bisa saling memberikan masukan apa yang perlu ditingkatkan. Termasuk juga penilaian untuk ASN lain yang mendapatkan kenaikan jabatan apakah pantas atau tidak,” ujar legislator dari Fraksi PAN tersebut.
Lebih lanjut ia menyatakan, dalam kenaikan jabatan ASN, komisi A berharap ada pemetaan potensi pegawai secara bertahap yang dibuktikan dengan track record yang jelas. Hal itu sangat penting dalam hal peningkatan kualitas ASN Sidoarjo.
“Sayang sekali jika ada ASN yang berpotensi tapi tidak bisa naik karena ada yang menghambat entah oleh oknum atau apapun itu. Disisi lain transparansi itu juga akan lebih memacu kinerja ASN untuk meningkatkan skill dirinya yang tentunya akan berdampak pada keberlangsungan roda pemerintahan di Sidoarjo,” pungkasnya. (Dimas)
