KOTA, SIDOARJONEWS.id – Rencana pembangunan gedung pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo yang dilontarkan oleh Plt. Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin kemarin, Selasa (14/7), mendapat respon positif dari Ketua DPRD Sidoarjo, Usman.
Ditemui di ruang kerjanya di Kantor DPRD Sidoarjo, Usman menyatakan tidak ada masalah selama pembangunan kantor Pemda tersebut untuk menunjang pelayanan bagi masyarakat.
“Selama itu memberi manfaat kepada masyarakat, saya rasa tidak ada masalah bagi kami legislatif. Kami dukung itu,” kata Legislator dari fraksi PKB tersebut, Rabu (15/7).
Usman menyebutkan, rencana tersebut sudah termasuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Saat ini tengah menunggu pembahasan dalam RAPBD Sidoarjo.
Mengenai kebutuhan anggaran sendiri, Usman mengatakan bahwa masih mampu untuk realisasi pembangunan tersebut. Terlebih hal itu dilakukan untuk peningkatan pelayanan terpadu masyarakat.
“Saya kira APBD Sidoarjo masih bisa meski saat ini PAD kita menurun akibat adanya pandemi saat ini,” kata politisi dari Fraksi PKB tersebut.
Terkait beberapa proyek pembangunan yang juga ditargetkan terealisasi dan rampung di 2021seperti RSUD Sidoarjo Barat, dirinya juga meyakini Sidoarjo bisa merealisasikannya. Termasuk juga realisasi dari Frontage Road yang kemarin-kemarin terkendala pembebasan lahan.
“Kalau bisa sekali dayung, tiga pulau terlintasi maka kenapa tidak. Artinya pembangunan rumah sakit jalan, frontage jalan sekaligus gedung 7 lantai bisa terealisasikan maka kita dukung,” tandasnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Plt. Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menyatakan pemkab berencana untuk membangun gedung Pemda Sidoarjo di tahun 2021. Pembangunan gedung Pemda tersebut nantinya direncanakan untuk dianggarkan awal sebesar 100 miliar rupiah. (Dimas)
Omongan kampret rsud krian yg di rencanakan dari tahun 2014 aja gak kebangun bangun sok sok an sekali dayung tiga pulau terlampaui,ngomong aja terus terang mau garong uang APBD, dana yg sudah dianggarkan untuk RSUD krian 120M aja tinggal 70M ,sy tau akal bulus pemda dan dewan mencari cara2 mudah garong uang APBD dengan cara menganggarkan dana milyaran di APBD habis igu pembangunannya zonk,drpd uang habis untuk bancakan lebih baik semua proyek di KPBU kan dengan begitu pemkab dan dewan biar putar otak cari uang karena ada tanggungan kredit yg harus dibayar tepat waktu