KOTA, SIDOARJONEWS.id – 18 tahun telah berlalu sejak aktifis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir terbunuh di Pesawat Garuda, 7 September 2004. Merujuk pada pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), masa kadaluarsa suatu kejahatan dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup memiliki tenggang waktu selama 18 tahun.
Apabila telah terlewat 18 tahun, maka aparat penegak hukum tidak dapat lagi melakukan proses hukum. Artinya, tahun ini kasus pembunuhan Munir akan kadaluarsa. Dan hingga kini, aktor intelektual atau dalang pembunuhan terhadap aktifis HAM tersebut tidak diketahui.
Pemerintah tentu tidak diam saja ketika terbunuhnya Munir memantik gerakan solidaritas secara masif di negeri ini. Janji-janji manis akan keseriusan pemerintah untuk mengusut tuntang kasus Munir dilontarkan dari satu presiden ke presiden lain.
Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah sempat membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir. Namun dokumen hasil kerja TPF tersebut hingga kini entah kemana. Padahal sesuai dalam Penetapan Kesembilan, Keputusan Presiden Nomor 111 tahun 2004 tentang pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus meninggalnya Munir, pemerintah wajib mengumumkan hasil penyelidikan tim tersebut kepada masyarakat.
Dikutip dari laman KontraS, perlu diketahui bahwa dokumen hasil penyelidikan tersebut telah diserahkan kepada Presiden SBY pada 24 Juni 2005 di Istana Negara. Namun hingga kini, isi dari dokumen TPF tersebut belum juga diungkapkan kepada publik hingga berganti presiden.
“Di sisi lain, Presiden Jokowi mengklaim bahwa dokumen TPF Munir tidak ada di kantor Kemensesneg. Dokumen TPF tersebut disimpan dan berada pada pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menanggapi hal itu, mantan Presiden SBY mengklaim bahwa dokumen TPF Munir berada di kantor Kemensesneg,” tulis siaran pers KontraS.
Tahun 2016, Presiden Jokowi sempat memerintahkan Jaksa Agung untuk mencari keberadaan dokumen laporan TPF Munir. Namun setelah 7 bulan usai perintah itu dikeluarkan, keberadaan dokumen tersebut masih menjadi misteri.
26 Oktober 2016, Sudi Silalahi (mantan Menseskab) atas permintaan Susilo Bambang Yudhoyono telah mengirimkan salinan naskah dokumen hasil penyelidikan TPF Munir tersebut ke Istana Negara. Kebenaran penyerahan salinan dokumen tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Johan Budi, Juru Bicara Kepresidenan RI.
“Hal – hal tersebut diatas, seharusnya tidak lagi ada alasan bagi Presiden untuk mengelak, menunda atau mangkir untuk segera menjelaskan keberadaan dokumen TPF tersebut dan mengumumkannya kepada masyarakat, atau Bapak Presiden Joko Widodo lebih senang saling melempar tanggung jawab dengan Mantan Presiden, Soesilo Bambang Yudhoyono sementara pelaku pembunuhan Munir masih bebas menikmati impunitas, dan penegak hukum tidak berdaya,” imbuh KontraS.
Sementara itu, Direktur LSM Imparsial, Ghufron Mabruri menyayangkan pemerintahan era Presiden Jokowi seolah tak berbuat banyak. “Bahkan, pemerintahan Presiden Jokowi tidak melakukan upaya apapun dalam penyelesaian kasus Munir, bahkan cenderung melakukan upaya yang justru menutup rapat-rapat penyelesaian kasus Munir dengan menyatakan bahwa hasil laporan TPF (tim pencari fakta) kasus Munir tidak berada di sekretariat negara,” ucap Gufron.
Kasus pembunuhan Munir menjadi catatan hitam dalam sejarah tentang lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Terlebih ketika kasus ini tak hanya menjadi bahan obrolan di dalam negeri namun juga menuai banyak perhatian dunia. (Affendra F)
