KOTA, SIDOARJONEWS.id – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Tirto Adi menanggapi temuan beras bansos yang jumlahnya tidak utuh saat diterima keluarga penerima manfaat.
Tirto Adi menyebut ada penjelasan yang kurang lengkap yang diterima ketua komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori.
Menurutnya, Dinsos sudah melakukan penelusuran terkait hal tersebut dan mendapati temuan yang berbeda.
Info yang dia terima, ada permintaan dari KPM agar berasnya diberi yang kualitas premium, sehingga secara otomatis ada penyesuaian harga ulang.
“Karena begini, kalau beras premium jenis bramu, itu perkilonya 12.500 rupiah. Kalau dikalkulasikan, bantuan senilai 200 ribu itu dibagi 12.500 kan jadinya pas 16 kg masing-masing karung 8 kg,” ungkap Tirto.
Tirto melanjutkan, berdasarkan keterangan yang ia peroleh, bobot beras yang diterima KPM tersebut memang sudah sesuai dengan harga dan permintaannya. Berbeda lagi, bila KPM meminta beras kualitas medium, maka yang akan diperoleh ialah 20 kg.
“Jadi ini yang perlu dinetralisir. Supaya tidak terjadi, seakan-akan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) ini penuh dengan pengurangan volume atau apapun itu istilahnya. Jadi ini sudah clear,” ujar Tirto.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori mendapatkan aduan bahwa ada pengurangan timbangan beras bantuan yang diterima KPM di Kecamatam Prambon. Dari laporan tersebut, dia segera melakukan penelusuran.
Dari penelusuran yang dilakukan, memang ditemukan KPM penerima bantuan yang bobot berasnya tidak utuh 10 kg melainkan hanya 8 kg. KPM tersebut mengaku tidak tahu menahu bobot beras yang ia terima dikarenakan tidak pernah menimbang ulang. (Dimas)
