KOTA, SIDOARJONEWS.id — Pengelolaan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo Barat (Sibar) masih belum menemui titik terang terkait siapa yang bakal mengelolah lahan tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman mengatakan, status RSUD Sibar ini masih belum terikat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Oleh sebab itu pihak yang di outsourcing-kan hanya petugas kebersihan dan keamanan. Sementara parkir tidak termasuk dalam hal tersebut.
“Jadi memang di anggaran masih dua itu saja. Untuk parkir nanti bentuknya kerja sama. Jadi penyelenggara itu pasti akan kita wajibkan untuk mengangkat orang-orang sekitar RSUD Sibar,” ucapnya di sela rapat di DPRD Sidoarjo.
Untuk mengejar progres pembukaan RSUD di bulan Maret, dirinya akan menyiapkan segera mungkin operasi pengelolaan lahan parkir dengan sistem Memorandum of Understanding (MoU).
“Nantinya hampir sama dengan outsourcing. Hanya kalau MoU ada berbagi investasi, dari mereka apa, untuk rumah sakitnya pendapatannya apa. Semua operasional juga akan ada. Tapi untuk tenaga kerja, saya pasti minta dari warga setempat,” sambung Syaf.
Menurut Kadinkes, karena belum BLUD, jika lahan ini dikelola pihak rumah sakit langsung, maka pendapatan yang masuk dari parkir tersebut tidak dikelola pribadi. Melainkan akan disetorkan secara langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk kemudian diproses.
“Bahkan nilai yang harus diinvestasikan, berapa harus dapat duit, itu harus ada target. Jika begitu, target juga harus muncul dianggaran awal kita,” tuturnya.
Selain itu, sambung Syaf, karena saat ini lahan parkir belum BLUD, maka pendapatan itu langsung disetor ke Perda. Padahal dengan nilai pengelolaan, jika masuk di Perda, harusnya sudah tercatat. Mulai dari pendapatan tiap parkiran RSUD.
Namun menurutnya, hal itu justru sampai sekarang belum ada kejelasan. Sebab duit pendapatan itu juga harus tercantum.
“Karena soal parkir, setiap duit yang kita dapat harus tercantum. Agar tidak menjadi duit ajaib nantinya. Jadi tercatat semua. Target pendapatan duitnya ini sekian. Jadi maksudnya mekanisme ini yang perlu kita luruskan,” tambahnya saat di ruang paripurna DPRD.
Untuk memunculkan angka kebutuhan tenaga di RSUD Sibar, sebagai pemenuhan kerja masyarakat sekitar, ia mengaku ada penawaran investasi yang masuk terkait pengelolaan lahan parkiran. Namun dirinya juga harus berkoordinasi, berapa jumlah orang yang akan mengelola. Hal ini dimaksudkan agar warga di lingkungan rumah sakit juga bisa bekerja.
Dia pun mengaku target pendapatannya sudah ada dalam perencanaan pihaknya. “Saya dikasih arahan harus mendapat target pendapatan Rp 15 miliar dari pengelolaan lahan tersebut,” tegasnya.(Luqman)