KOTA, SIDOARJONEWS.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo terus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait jelang diadakannya debat kandidat jilid tiga bagi para calon bupati dan wakil bupati yang berkontestasi di Pilkada Sidoarjo 2020.
Penguatan koordinasi tersebut dilakukan menyusul adanya insiden pembubaran para pendukung di debat kandidat jilid dua beberapa waktu lalu. Debat kandidat jilid tiga rencananya akan digelar pada Selasa (1/12) 2020 besok.
Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugraha menyampaikan, koordinasi terus dilakukan secara intens dengan pihak-pihak terkait. Mulai dari KPU selaku penyelenggara, ataupun dengan masing-masing tim kampanye pasangan calon (paslon).
“Tapi tetap, imbauan untuk tidak membawa jumlah massa yang besar juga sudah kami sampaikan dalam rapat teknis kemarin untuk debat yang terakhir ini,” kata Agung saat dikonfirmasi, Senin (30/11/2020).
Sementara itu, Komisioner KPUD Sidoarjo Divisi Sosdiklih, SDM, dan Parmas, Fauzan Adim mengatakan, pihaknya akan lebih memperketat prosesi pelaksanaan debat tersebut. Itu dilakukan demi mengantisipasi kerumunan layaknya debat jilid dua.
Dia mengatakan, aturannya sudah jelas bahwa hanya yang berkepentingan saja yang diperbolehkan hadir. Aturan tersebut pun menurutnya sudah berkali-kali disampaikan kepada masing-masing tim paslon.
Oleh karena itu, dia menegaskan, pihaknya akan lebih memperketat pengawasan di sekitar lokasi debat agar tidak terjadi kerumunan. Rencananya, debat jilid tiga tersebut menurutnya akan dilaksanakan di Hotel Aston Sidoarjo.
“Yang boleh masuk hanya empat orang perwakilan dari masing-masing paslon. Kami juga sudah berkoordinasi dengan gugus tugas dan kepolisian,” ujar Fauzan.
Lebih lanjut, Fauzan menyebut bahwa tema yang akan diusung dalam debat ketiga adalah tentang strategi penyelesaian permasalahan daerah. Permasalahan daerah yang di maksud menurutnya beragam. Mulai dari pembangunan hingga peredaran narkoba.
“Iya, tema besar yang kami usung nanti ialah strategi penyelesaian permasalahan daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan daerah, dan penanggulangan narkoba,” pungkasnya. (Dimas)
