KOTA, SIDOARJONEWS.id – Komisi D DPRD Sidoarjo menggelar rapat dengar (hearing) bersama Dinsos Sidoarjo, Bank BNI, dan Bulog terkait dugaan adanya penyelewengan dalam distribusi bantuan sosial, Selasa (20/10). Ikut Hadir dalam hearing tersebut, beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pendamping PKH.
Dalam rapat yang digelar di ruang rapat DPRD Sidoarjo tersebut, salah satu KPM, Sulikah mengatakan dirinya telah beberapa kali menerima bantuan. Namun, ada beberapa perubahan di setiap bantuan yang ia terima.
“Pertama saya terima bantuan itu beras (cap) gurami 10 kiloan, lalu telurnya 2 bungkus, sama gula dua kilo. Yang terakhir berasnya 10 kilo, gulanya satu kilo sama minyak goreng,” katanya dalam rapat.
Ditanya apakah dia mengetahui berat timbangan yang ia terima sudah sesuai, Sulikah mengaku tidak pernah menimbang ulang sehingga tidak mengetahui hal tersebut.
Ia juga mengaku sebelum permasalahan bansos ini mencuat, ATM bantuannya dipegang oleh agen yang bersangkutan.
“Tapi sekarang sudah diserahkan ke saya. Lalu kalau bantuan non PKH yang 500 ribu itu, saya tidak menerima uang 500 ribu, tetapi hanya 200 ribu. Sisanya dirupakan beras tiga kilo,” urainya.
Berbeda dengan Sulikah, Sumamik yang juga merupakan KPM mengatakan, dirinya menerima bantuan sudah sejak 2018 lalu. Bantuan yang ia peroleh memang tidak pernah berubah. yakni berupa beras (cap) gurami yang jatahnya harusnya 20 kilo tapi menerima 16 kilo.
“Saya tidak pernah menimbang ulang, karena yang saya tahu saya hanya dapat beras bantuan sekian itu. Makanya kemarin pas didatangi saya kaget. Saya tidak pernah minta untuk diberikan beras premium dll,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Swardi Sitio selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis dari BNI mengutarakan memang banyak problematika semacam itu di lapangan.
Problem tersebut membuatnya harus melakukan evaluasi dan monitoring yang lebih intens lagi agar permasalahan terkait agen yang bermasalah tersebut tidak terulang kembali.
Dia juga berkomitmen, pasca pertemuan hari ini, BNI akan segera melakukan penelusuran kembali untuk mengkroscek di lapangan terkait aduan yang dialami oleh KPM.
“Internal kami sampai menunjuk petugas khusus untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Pasti kami akan segera ambil tindak tegas. Setelah kemarin kami berkomitmen untuk memonitoring, yang pasti selepas dari sini akan kami pertegas,” ujarnya. (Dimas)
