KOTA, SIDOARJONEWS.id — Pembangunan jalur Frontage Road (FR) setiap tahun selalu menjadi sorotan DPRD Sidoarjo. Bahkan, dalam satu-dua tahun terakhir, tiap akhir tahun, kontraktor selalu mengharapkan ada tambahan waktu.
Wakil Ketua Komisi C, DPRD Sidoarjo, Anang Siswandoko menyampaikan, eksekutif seharusnya bisa mematangkan betul perencanaan hingga timeline pembangunan proyek itu. Tujuannya ialah untuk meminimalisir alasan-alasan klasik di akhir tahun ketika ada keterlambatan proyek yang selesai.
Mulai dari pembebasan lahan, hingga saluran utilitas. Kendala terbesar, menurutnya, disebabkan oleh pembebasan lahan yang tak kunjung menemukan titik temu.
Bisa saja, tambahnya, ketika diskusi pembebasan lahan ini alot antara warga dan pemerintah, Pemkab bisa saja menyerahkan proses sepenuhnya di Pengadilan Negeri melalui jalur konsinyasi. Hal ini, menurutnya, merupakan salah satu percontohan untuk mengatasi permasalahan pembebasan lahan.
“Di Sidoarjo ini metode yang dipakai adalah pendekatan. Pendekatan ini bagus dengan warga, cuman kenapa nunggu sampek mentok banget gak bisa baru konsinyasi. Ini perlu jadi evaluasi. Tapi untungnya sekarang ini sudah clear masalah ini,” ucapnya.
Oleh karena itu, Anang meminta, dengan clear-nya masalah pembebasan lahan ini dan tambahan waktu yang ada hingga bulan Februari 2023, kontraktor bisa mempercepat pembangunannya. Harapannya adalah, ketika proyek Fly Over Aloha dimulai, kemacetan di sekitar area tersebut bisa terminimalisir melalui jalur FR ini.
“Harapan kami seperti itu. Satu lagi juga kami minta komitmen ke dinas PU BMSDA kalau ternyata masih ada keterlambatan, denda bagi kontraktor ini harus benar-benar dilakukan. Karena itu berkaitan dengan PAD kita juga,” ujarnya. (Dimas)
