KOTA, SIDOARJONEWS.id – Program 100 ribu lapangan kerja yang digagas Paslon Bupati – Wakil Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) – Subandi layak jadi solusi mengatasi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19.
Dengan ketersediaan ribuan lapangan kerja baru, akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Sidoarjo. Tak hanya itu, jumlah kasus kriminalitas di Kota Delta dipastikan berkurang.
Dari data yang diketahui, Sidoarjo memiliki prosentase penduduk miskin sebesar 6,36 persen di tahun 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2019 mencapai 5,56 persen.
Secara nasional, gelombang PHK dan lesunya perekonomian akibat resesi ekonomi meningkat kisaran 5 persen.
Merespons hal itu, pasangan nomor urut 2 di Pilkada Sidoarjo ini memiliki gagasan program penciptaan lapangan kerja dalam jangka pendek. Program ini dijadikan ‘jurus jitu’ dalam mengatasi masalah perekonomian di tengah banyaknya masyarakat yang terdampak pandemi.
Upaya yang dilakukan dengan implementasi konsep Pentahelix. Yaitu, penguatan sinergitas unsur pemerintah daerah, swasta/investor, lembaga pendidikan, masyarakat, dan media.
“Basis ekonomi Sidoarjo sangat mendukung penciptaan lapangan kerja baru melalui sinergitas pentahelix ini,” kata Gus Muhdlor, Senin (12/10).
Lebih jauh, putra KH. Agoes Ali Masyhuri (pengasuh Ponpes Bumi Shalawat) ini menjelaskan, struktur perekonomian di Sidoarjo yang bertumpu pada sektor Industri, dinilai sangat mampu untuk menerapkan program solusi kesejahteraan masyarakat tersebut.
Data yang ada, industri Pengolahan di Sidoarjo sebesar 47,80 persen, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 16,31 persen, transportasi dan pergudangan 11,25 persen.
“Itu bukti basis ekonomi kuat. Ditambah lagi dengan pembinaan usaha mikro,” ucap Gus Muhdlor yang merupakan alumnus FISIP Unair Surabaya.
Selain itu, untuk mendorong penyerapan tenaga kerja lokal, bisa diupayakan dengan memberikan kebijakan dalam kemudahan investasi bagi perusahaan yang berkomitmen harus dilakukan. Tentunya, tambah Gus Muhdlor, dengan koordinasi bersama Pemprov dan instansi vertikal lainnya. Sehingga, untuk Pembinaan Sekolah Vokasi (SMK/D3) lebih fokus. Di mana, dalam program penguatan skill calon lulusan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan juga sangat mempengaruhi. (Ardian)
