KOTA, SIDOARJONEWS.id – Perwakilan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) bertemu dengan Komisi D DPRD Sidoarjo, Rabu (27/1/2021).
Mereka meminta kepada para wakil rakyat itu agar ada pengawasan ketat dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai berpotensi diwarnai pungutan liar (pungli).
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori menjelaskan, banyak keluhan yang disampaikan para perwakilan GTT/PTT pada saat pertemuan itu. Dia mengaku, pihaknya akan berkomitmen untuk mengakomodir keluhan tersebut, termasuk adanya potensi pungli di rekrutmen PPPK itu.
“Tadi, dari inspektorat juga mau berkomitmen. Tentunya harus ditindak tegas bila tenyata memang ditemukan adanya pungli,” kata Dhamroni, Rabu (27/1/2021).
Legislator dari Fraksi PKB itu menyatakan, memang jumlah GTT/PTT di Sidoarjo sangatlah banyak. Namun, kuota yang disediakan di Sidoarjo untuk PPPK hanya sebanyak 2.422 orang saja. Sehingga perlu ada perhatian khusus dalam seleksinya.
Dhamroni menambahkan, dalam pelaksanaan seleksi itu nanti, masyarakat diminta jeli dalam mengikuti segenap rangkaian tahapannya. Dia meminta agar masyarakat juga tidak ragu, bila nantinya ternyata ditemukan ada praktik pungli di dalamnya.
“Laporkan saja. Sehingga nanti, dari inspektorat bisa menelusuri dan menindak tegas oknum yang main-main itu,” ucapnya.
Lebih lanjut, politisi asal Kecamatan Tulangan itu juga mengatakan, para GTT/PTT itu meminta ada pertimbangan khusus kepada para peserta dalam seleksinya. Pertimbangan khusus itu ialah kondisi dari GTT/PTT yang sudah memiliki masa bakti yang terbilang lama.
“Tentunya regulasi dan ketentuan yang ada harus diikuti. Karena sistem juga berlaku nasional,” pungkasnya. (Dimas)
