KOTA, SIDOARJONEWS.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo berencana melakukan pembangunan jaringan internet (wifi) hingga ke pelosok desa. Hal itu dimaksudkan untuk menunjang kebutuhan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilaksanakan selama masa pandemi.
Anggota Badan Anggaran (Bnaggar) DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso mengatakan, pembangunan perluasan jaringan internet tersebut sebenarnya baru akan dilakukan pada 2021. Di tahun ini sebatas perencanaan saja.
Namun, Bangun menambahkan, di masa pandemi saat ini, kebutuhan jaringan internet memang sangat dibutuhkan hingga ke pelosok desa. Oleh karena itu ada pergeseran program yang harus dilakukan pada tahun ini untuk menunjang kebutuhan tersebut.
“Karena jaringan internet sangat dibutuhkan saat pembelajaran daring, maka (program pembangunan jaringan internet) dialihkan di tahun 2020 dalam pembahasan PAK ini,” ujar Bangun saat dikonfirmasi sidoarjonews.id, Rabu (9/9).
Anggota dewan dari Fraksi PAN tersebut menyebutkan, sebelumnya dalam program yang akan direalisasikan pada tahun anggaran 2021 tersebut, pemkab mengalokasikan anggaran sekitar Rp 9 miliar.
“Tapi ketika ada kebijakan Kemendikbud memberikan bantuan pulsa dan kuota internet pada siswa, maka 9 miliar ini perlu dibahas lagi lebih detail,” ucapnya.
Menurut Bangun, Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemkab hari ini mengadakan rapat guna menindaklanjuti perubahan tersebut.
Banggar juga mengundang Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo untuk menanyakan terkait realisasi bantuan dari kementrian apakah sudah terdistribusikan atau belum.
Sementara itu, Plh Bupati Sidoarjo, Achmad Zaini menyatakan, pemasangan jaringan internet tersebut memang sangat dibutuhkan dalam menunjang kebutuhan pembelajaran daring.
Zaini menyebutkan, saat ini pembangunan jaringan tersebut sedang dimulai dari tataran OPD dan BUMD yang akan dilanjutkan hingga ke tingkat kecamatan. Menurutnya pembangunan ini akan dirampungkan di tahun 2020.
“Setelah itu dilanjutkan dengan jaringan ke seluruh desa dan kelurahan yang akan mulai dikoneksikan secara bertahap di tahun 2021. Sebenarnya rencana ini sudah terkonsep, cuma karena kita tidak memperkirakan adanya Covid-19 ini, maka ada pergeseran jadwal (dari 2021 menjadi 2020),” pungkasnya. (Dimas)
