KOTA, SIDOARJONEWS.id – DPRD Sidoarjo dan Pemkab Sidoarjo telah menggelar rapat membahas pembangunan RSUD Barat di Krian, Sidoarjo, Selasa (12/5/2020).
Rapat tersebut menghasilkan 2 kesimpulan. Pertama, pembangunan RSUD Barat harus tetap berjalan dengan sisa anggaran Rp 72 miliar.
Kedua, timeline yang dibuat oleh dinas Perkim mengenai pembangunan tersebut harus menjadi acuan.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Kayan mengatakan bahwa dari kesepakatan dalam rapat tersebut, target pembangunan dengan nilai Rp 72 miliar tidak menjadi patokan harus selesai.
Menurutnya kebutuhan rumah sakit yang akan dibangun tersebut nantinya masih membutuhkan banyak tambahan.
“Target kita tidak berbicara harus selseai. Karena kebutuhan RS tipe C itu banyak, minimal seratus kamar, maksimal 200 kamar. itu nanti bisa kita anggarkan lagi di tahun berikutnya,” katanya saat ditemui pasca rapat dengan eksekutif, Selasa (12/5).
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra tersebut mengatakan bahwa prioritas utamanya adalah pembangunan bentuk fisik. Hal itu dilakukan demi memberikan jawaban kepada masyarakat bahwa progress pembangunan RSUD Barat ada kejelasan.
“Di pertengahan bulan 9 harus sudah pelaksanaan pembangunan, bentuk fisik yang bisa diketahui oleh masyarakat bagian barat. Dewan akan tetap ngawal, apalagi soal perizinan saya rasa tidak ada persoalan,” ucapnya.
Sementara itu terkait sisa anggaran dari Rp 120 miliar menjadi Rp 72 miliar, menurutnya dengan adanya situasi tanggap darurat saat ini, reposisi anggaran memang bisa dilakukan tanpa persetujuan DPRD. Hal tersebut baginya bukanlah permasalahan. Namun nantinya ketika situasi darurat telah selesai, ia menyatakan bahwa akan menggelar hearing antara TAPD dengan Banggar.
“Intinya akan mempertegas bahwa RSUD Barat itu akan segera terbangun dengan memakai anggaran dari APBD,” tegasnya. (Dimas)