KOTA, SIDOARJONEWS.id – Para santri yang akan kembali beraktivitas di Pondok pesantren mendapat perhatian dari Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori.
Dhamroni menyebut harus ada koordinasi dari Pemkab Sidoarjo dengan pemerintah daerah lainnya terkait santri dari luar daerah yang akan mondok Sidoarjo.
Setidaknya, para santri Ponpes di Sidoarjo punya surat keterangan sehat atau rapid test yang menyatakan nonreaktif.
“Justru itu perlu adanya koordunasi dengan lintas daerah. Antar pemda. Ketika ada santri yang mau diberangkatkan maka tolong setelah dirapid harus bawa rapid sehat. Ada keterangan sehat dari instansi yang berwenang dan masa berlakunya aktif,” katanya, Selasa (16/6).
Dhamroni menyatakan, pemerintah harus hadir di tengah-tengah persiapan dan proses pelaksanaan belajar mengajar di pesantren. Mulai dari edukasi mengenai Covid, hingga penyediaan protokol kesehatan di lingkungan pondok.
“Dalam hal ini semua harus bersinergi. Peran semua pihak harus dilakukan baik dari penyelenggara pendidikan juga pemerintah,” ucapnya.
Senada dengan ketuanya, wakil ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Sahlul Yussar menyatakan dukungan dan kolaborasi yang baik sangat diperlukan. Hal tersebut untuk mendukung kembalinya aktivitas di lingkup pesantren.
“Bisa melalui pemantauan secara berkala untuk mengantisipasi penyebaran covid-19,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, drg. Syaf Satriawarman mengatakan pihaknya akan siap jika harus menjadi tuan rumah pelaksanaan rapid test bagi para santri yang akan nyantri di lingkup Sidoarjo. Namun hal itu menurutnya tergantung pada asosiasi yang menaungi lembaga pondok pesantren di Sidoarjo.
“Kami juga terus berkordinasi dengan pihak pesantren di Sidoarjo. Jika dibutuhkan rapid, kami layani,” tandasnya. (Dimas)
