KOTA, SIDOARJONEWS.id – Komisi D DPRD Sidoarjo meminta pemkab segera menerbitkan skema pendaftaran program Universal Health Coverage.
Mereka menilai, pemkab terlalu lamban dalam menerbitkan skema pendaftaran program ini. Sebab, setelah dilaunching pada tanggal 31 Mei 2021 lalu, pemkab hingga saat ini masih belum memiliki skema pendaftaran yang jelas.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori mengungkapkan, launching program tersebut masih menyisakan sejumlah kegelisahan di kalangan masyarakat.
Dhamroni mengatakan, banyak dari masyarakat yang mengira, mereka yang tercatat sebagai peserta BPJS kelas III sudah secara otomatis masuk dalam program tersebut. Padahal, anggaran tersedia menurutnya tidak bisa semua tercover.
“Jadi harus secepatnya ditentukan seperti apa skema pendaftaran yang benar agar bisa tercover program ini. Mulai dari persyaratan hingga kategori masyarakat yang bagaimana dan apa saja fasilitas yang didapat,” ucap Dhamroni, Senin (7/6/2021).
Lebih jauh, legislator dari Fraksi PKB ini mengatakan, nantinya setelah perumusan skema itu selesai, pengumuman tentang hal tersebut harus satu pintu. Sebab, sejak dilaunchingnya program tersebut, informasi yang beredar di masyarakat masih simpang siur.
“Saya juga berharap, nantinya yang bisa tercover program ini harus mendahulukan masyarakat dari kalangan yang kurang mampu,” pungkasnya. (Dimas)
