KOTA, SIDOARJONEWS.id — Nama Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo, Nur Achmad Syaifuddin ikut disebut-sebut akan ikut dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sidoarjo 2020. Foto dirinya juga tersebar di beberapa titik di Kota Delta.
Ada rumor yang beredar, Cak Nur–panggilan Nur Ahmad Syaifuddin dikabarkan menjalin komunikasi politik yang intens dengan Bakal Calon Bupati (Bacabup), Bambang Haryo (BHS) yang telah mendapat rekom dari Partai Gerindra dan Partai Golkar. Benarkah?
Ditemui usai mengadakan halal bihalal dengan MWC NU Buduran dan Banom NU di Hotel Luminor Sidoarjo, Minggu (26/7/2020), Cak Nur menyatakan bila dirinya belum pernah ada komunikasi dengan yang bersangkutan (BHS) terkait Pilkada.
Cak Nur menegaskan, hingga saat ini, antara timnya dengan pihak BHS belum pernah ada komunikasi intens terkait kolaborasi dalam Pilkada 2020 di Sidoarjo.
“Jadi kalau saya disuruh menjawab, ya itu sulit. Soalnya belum ada komunikasi,” ujar Cak Nur yang merupakan politisi PKB.
Terkait pilkada, Cak Nur mengaku dirinya masih berijtihad dengan salah satu politisi dari Partai Gerindra, yakni Mimik Idayana. Bahkan ia mengaku juga dikuatkan oleh istikhoroh para kyai.
Terkait adanya perbedaan pendapat di internal PAC PKB sendiri mengenai keinginan untuk rekomendasi partai jatuh pada kader murni baik cabup ataupun cawabup, menurut Cak Nur hal tersebut merupakan hal yang sudah biasa.
Namun dirinya juga menekankan, jika terkait organisasi, apapun yang menjadi keputusan atasan (pusat–DPP), maka seluruh kader harus mengikuti instruksi yang ada.
“Tapi sekali lagi itu (rekom) adalah hak prerogatif dari DPP. Jadi kita tetap menunggu keputusan Allah dan partai. Kalau sudah ada keputusan dari DPP, maka itu semua (perbedaan pendapat PAC) sudah selesai,” ujarnya.
Terkait pertemuan dengan pengurus MWC NU, dia menyebut pertemuan tersebut murni tentang halal bihalal dan memberikan sosialisasi pendidikan politik. Dengan harapan, bisa bersama-sama memiliki pemikiran positif pada pilkada mendatang.
“Saya ingin memberikan pencerahan pada semuanya. Mari kita berpolitik yang baik dan berpolitik kemaslahatan. Bagaimana kita memanage dengan APBD kita dengan baik dan skala prioritas yang benar. Insya Allah dengan itu maka perubahan akan terjadi,” tandasnya. (Dimas)
