SIDOARJONEWS.id – Dana bantuan dari Jaring pengaman sosial yang dialokasikan Pemprov Jatim untuk meringankan beban warga terdampak Covid-19 mulai dicairkan.
Karena itu, siang tadi (6/5/2020), Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengadakan rakor secara virtual bersama bupati dan wali kota se Jawa Timur untuk membahas penyalurannya.
Dalam rakor tersebut, Khofifah meminta pada bupati/walikota untuk segera menyelesaikan proses penyampaian data penerima kepada Kementerian Sosial melalui Pusdatin. Apalagi, batas waktu pengiriman datanya telah diperpanjang hingga pukul 24.00 WIB malam ini.
“Kami mohon sampai dengan pukul 24.00 WIB hari ini data tersebut sudah masuk. Termasuk bagi kabupaten/kota yang belum memaksimalkan data sesuai kuota, jika masih memungkinkan untuk dapat dimaksimalkan sehingga semua kuota dapat terpenuhi,” kata Khofifah seperti dikutip dari rilis tertulis yang diterima redaksi.
Dalam rakor virtual itu, Khofifah juga menyosialiasikan terkait bansos jaring pengaman sosial yang diberikan oleh Pemprov Jawa Timur.
Bantuan itu terdiri dari bansos suplemen dan pelapisan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kemudian juga program bantuan pangan/tunai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan bantuan sosial warung sekitar pondok pesantren.
Katanya, yang saat ini sudah mulai bisa dinikmati para warga terdampak covid-19 di Jawa Timur adalah dana pelapisan pada keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berbasis kelurahan.
Dana tersebut sudah ditransfer ke masing-masing rekening KPM yang berbasis kelurahan melalui pengisian rekening BPNT masing-masing KPM di bank penyalur yakni Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dengan intervensi ini, maka setiap KPM berbasis kelurahan, tidak hanya mendapatkan bantuan Rp 200 ribu berupa sembako dari pemerintah pusat. Melainkan juga ditambah top up sebesar Rp 100 ribu dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kami sudah salurkan melalui transfer dari Bank Himbara bantuan top up untuk KPM BPNT yang berbasis kelurahan. Mereka warga Jatim yang dapat bantuan BPNT sebesar Rp 200 ribu dalam bentuk sembako, ditambah oleh Pemprov Jatim top up sebesar Rp 100 ribu. Total berjumlah 333.022 keluarga penerima manfaat,” kata Khofifah.
Penambahan dilakukan karena wilayah berbasis kelurahan tidak memiliki tambahan bantuan dari realokasi dana desa yang diberikan untuk warga terdampak. Sehingga Pemprov Jatim merasa perlu untuk menambah pelapisan bantuan ini.
Total KPM di Jawa Timur yang akan mendapatkan tambahan top up ini ada sebanyak 333.022 KPM dengan nilai total bantuan dari Pemprov Jatim mencapai Rp 99,906 miliar. Tambahan top up ini akan dilakukan tiga kali selama tiga bulan ke depan.
“Kalau kita rinci, bagi daerah yang kini sedang menerapkan PSBB, untuk Kota Surabaya yang mendapatkan top up dari Pemprov Jatim ada sebanyak 118.758 KPM, yang setara dengan Rp 5,62 miliar,” kata Khofifah.
Sedangkan untuk Kabupaten Sidoarjo yang menerima top-up ini ada sebanyak 6.773 KPM yang setara dengan total nilai Rp 2 miliar. Dan untuk Kabupaten Gresik yang akan menerima bantuan top up ada sebanyak 3.448 KPM atau setara Rp 1 miliar.
Selanjutnya, bansos Jaring pengaman sosial diberikan Pemprov Jatim adalah berupa bantuan keuangan khusus bagi warga terdampak covid-19 yang diberikan melalui kabupaten kota.
Bantuan tersebut disiapkan guna menyisir warga terdampak yang belum tersisir dan belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT, kartu sembako, bantuan tunai dari Kemensos, program Kartu Prakerja, maupun Bantuan Langsung Tunai dari dana desa.
“Kami menyiapkan dana bantuan keuangan khusus senilai Rp 549,9 miliar untuk sebanyak 750.000 KPM yang belum mendapat intervensi dari pusat. Mereka akan dibantu Pemprov Jatim berupa bantuan tunai Rp 200 ribu per bulan selama tiga tiga bulan ke depan,” papar Gubernur Khofifah. (hut)
Sampai saat ini saya belum menerima bantuan sosial apapun dari pemerintah untuk pencegahan covid19.saya bekerja setiap harinya sebagai pengamen dan saat adanya pandemi saya tidak dapat bekerja karena adanya peraturan yang telah dibuat pemerintah untuk mencegah pandemi covid19 saya sudah mengajukan data saya beserta keluarga saya untuk dapat bansos dari pemerintah tapi hasilnya nihil bahkan tetangga saya yang saat itu juga mengajukan data bersamaan dengan saya telah menerima bantuan,bagaimana nasib saya dan keluarga saya…? Tolong kepada pihak atau instansi terkait untuk memproses pengajuan data saya agar bansos tersebut bisa saya dapatkan