KOTA, SIDOARJONEWS.id – Komisi D DPRD Sidoarjo yang membidangi kesejahteraan rakyat (kesra), menggelar rapat hearing dengan Dinas Sosial Sidoarjo, Dispendukcapil dan Dinas PMD terkait permasalahan data masyarakat miskin di Sidoarjo, Rabu (13/5/2020).
Ketua Komisi D, Dhamroni Chudlori menuturkan, saat ini, data penerima bantuan yang dari pemerintah dengan kondisi di lapangan, dinilai tidak sesuai. Sebab, banyak masyarakat yang sebenarnya tergolong mampu, tetapi masih terdaftar sebagai penerima bantuan.
Rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Sidoarjo tersebut menghasilkan beberapa poin. Salah satunya akan membentuk tim verifikasi dan validasi (verval) data. Nantinya, tim tersebut yang akan bertugas untuk menyisir di desa-desa guna mendata ulang masyarakat yang tergolong warga miskin.
“Tugasnya nanti melakukan verifikasi di lapangan yang tadi sudah diakui oleh pendamping PKH, bahwa yang sebetulnya mereka sudah tidak layak untuk mendapatkan bantuan tetapi mereka tidak mengundurkan diri sehingga harus dilakukan pembaruan data,” kata Dhamroni usai rapat hearing tersebut.
Mengenai kapan tim tersebut akan mulai aktif, legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan segera merekomendasikannya. Dhamroni menginginkan agar jangan sampai ada warga dengan kategori tidak mampu yang tidak tercover dari nilai bantuan yang sudah disediakan pemerintah.
“Kalau perlu kita juga akan dukung mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk aplikasi yang terintegrasi antar OPD itu untuk VerVal (verifikasi dan validasi). Karena secara otomatis butuh piranti seperti itu. Jadi kita akan dukung untuk mengakhiri carut marutnya data miskin di kabupaten kita,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Tirto Adhi mengungkapkan, berkenaan dengan data yang carut marut, pihaknya memakai data yang dirilis oleh Kemensos. Menurutnya, kebanyakan data yang telah dirilis tersebut merupakan data lama.
“Sehingga tidak sinkron dengan data yang diajukan dinsos kabupaten yang notabennya berasal dari data kelurahan. Kita sudah undang TKSK dan Forum Kepala Desa untuk kembali melakukan Verval data ini, mudah-mudahan hari ini bisa selesai,” tuturnya. (Dimas)
