KOTA, SIDOARJONEWS.id – Proses mewujudkan desa mandiri di Sidoarjo terbilang cukup panjang. Empat tahun lalu, Pemkab Sidoarjo sempat menggandeng Korea Selatan untuk mengembangkan desa-desa di Kota Delta menjadi desa mandiri. Namun hingga kiniĀ baru ada dua desa mandiri di Sidoarjo.
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sidoarjo, Fredik Suharto, Pemkab Sidoarjo menargetkan adanya 60 desa mandiri di seluruh wilayah Sidoarjo. Namun nyatanya, mewujudkan desa mandiri tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Butuh sinergitas kuat antara pemerintah desa dan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) untuk mendorong desanya masuk dalam kategori desa mandiri.
“Secara formal, lembaga yang berperan penting dalam pewujudan desa mandiri adalah kades dan BPD. Sedangkan yang lainnya seperti RT, RW, dan lainnya akan mengikuti apabila keduanya (kades dan BPD) kompak,” ujarnya saat menghadiri peresmian DPC Abpednas Sidoarjo, Rabu (28/10).
Saat ini dua desa di Sidoarjo yang masuk dalam kategori desa mandiri adalah Desa Bungurasih dan Desa Bangah.
Desa mandiri merupakan kategori tertinggi dari status kemajuan dan perkembangan desa yang dibuat oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Di bawah desa mandiri ada kategori desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal.
Menurut Fredrik, untuk memenuhi kategori desa mandiri, terdapat banyak sekali variabel. Setidaknya terdapat tiga dimensi untuk menentukan suatu desa masuk dalam kategori yang mana. Antara lain dimensi lingkungan, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi.
“Masing-masing dimensi terdapat beberapa variabel misalnya di bidang ekonomi adanya ketahanan pangan, di bidang lingkungan desa tersebut aman, tidak banjir. Di bidang sosial misalnya angka kematian ibu hamil rendah,” ujarnya.
Meski tidak mudah, Fredrik mengaku Pemkab Sidoarjo terus mendorong agar tercipta desa-desa mandiri di Sidoarjo. Tentu saja upaya tersebut harus dibarengi dengan semangat yang sama di setiap lini pemerintahan. Untuk itu Fredrik juga berharap agar BPD senantiasa intens menjalin komunikasi dengan kepala desa.
“Tapi saya optimis para anggota BPD mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan ikrarnya tanpa dipengaruhi kepentingan lain,” ujarnya. (Affendra Firmansyah)