KOTA, SIDOARJONEWS.id – Wakil ketua Panitia kerja (Panja) Pengawas Tim Gugus Tugas Covid-19 DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori menyoroti pembagian bantuan sosial di Kecamatan Tulangan, Selasa (5/5/2020).
Menurut Dhamroni, pembagian bansos berupa paket sembako kepada warga terdampak Covid-19 yang terjadi cenderung bagito alias bagi roto.
“Pembagian bansos kali ini menurut pengamatan subyektif saya cenderung berbasis bagito (bagi roto),” ujar Dhamroni kepada sidoarjonews.id, Selasa (5/5).
Pembagian bansos bagito tersebut didasari oleh skema pembagian bansos yang menurut Dhamroni kurang tepat sasaran. Pasalnya, data yang dijadikan acuan merujuk pada data kemensos dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang sudah tidak relevan untuk digunakan saat ini karena belum diperbarui.
Tak jarang, di lapangan kerap kali ditemui, mereka yang memperoleh dana bantuan, bisa dikategorikan keluarga yang mampu. Oleh sebab itu, menurut Dhamroni perlu adanya penyesuaian lagi. Ia mengatakan dalam waktu dekat pihaknya berencana untuk memanggil pendamping PKH.
“Melihat kejadian ini, kita perlu mengundang pendamping PKH untuk diajak berbicara terkait dengan data warga kurang mampu (miskin),” ucap legislator dari Fraksi PKB tersebut.
Dhamroni menyatakan, seharusnya data yang masuk ke Dinsos berdasarkan keterangan RT setempat. Sebab menurutnya, pihak RT-lah yang lebih mengetahui kondisi di lapangan.
“Harapan saya seperti itu. Sekalian dilakukan labelisasi bagi rumah warga miskin penerima bantuan khususnya PKH dan BPNT,” tegasnya.
Pendistribusian dari bansos sendiripun menurut Dhamroni seharusnya diserahkan langsung ke rumah masing-masing. Tidak harus mengantre satu persatu di kantor desa ataupun di kantor kecamatan. Terlebih di masa-masa pandemi seperti saat ini.
“Kalau berbicara korban terdampak Covid-19, hampir semua lini terdampak. Akan tetapi dalam hal ini perlu ada skala prioritas yang benar-benar tidak mampu untuk didahulukan,” pungkasnya. (Dimas)
