KOTA, SIDOARJONEWS.id – Anggota tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso menyebut ada dua opsi untuk menunjang kebutuhan anggaran dari rencana penerapan electronic traffic law enforcement (E-TLE) di Sidoarjo yang diwacanakan oleh Kapolri.
Bangun menjelaskan, pada prinsipnya Banggar akan mendukung program yang dinilai sangat baik bagi masyarakat. Sehingga, anggarannya pun pastinya akan disupport melalui rekomendasi dalam pembahasan anggaran.
Namun skema pemenuhan kebutuhan anggaran itu tidak bisa serta merta asal dianggarkan. Dua opsi skema anggaran yang dimaksud itu ialah bisa dengan menggunakan dana hibah, atau tetap melalui sistematika pengusulan dalam pembahasan anggaran.
“Tapi, jika harus menggunakan dana hibah, pengajuan permohonannya minimal harus setahun sebelumnya. Kalau itu dilakukan sekarang, maka dana hibah itu tidak bisa langsung disetujui. Harus mengikuti regulasi yang ada sesuai dengan regulasi dana hibah,” kata Bangun saat dikonfirmasi, Kamis (4/2/2021).
Penggunaan dana hibah itu memang sangat dimungkinkan untuk digunakan dalam merealisasikan rencana E-TLE itu. Sebab nantinya, pengelolaan dari penerapan program itu sepenuhnya ada pada kepolisian, bukan pemkab.
Namun, dengan sistematika pengajuan yang membutuhkan proses lama itu, bukan berarti program itu tidak bisa direalisasikan sekarang. Ada skema lain untuk mencukupi kebutuhan anggaran dari program E-TLE itu di Sidoarjo nantinya.
Legislator dari Fraksi PAN itu mengatakan, skema yang lain itu ialah melalui usulan dinas dalam pembaha anggaran keuangan (PAK) 2021 nanti. Bangun menjelaskan, Dishub bisa saja mengajukan kebutuhan anggaran untuk infrastrukturnya. Sebab program E-TLE ini menurutnya merupakan program kombinasi antara kepolisian dan Dishub.
“Kalau hanya untuk biar bisa segera direalisasikan atau mungkin sebagai prototipenya saja, bisa diusulkan dalam PAK melalui Dishub sebagai penyedia infrastrukturnya. Tapi jika memang harus hibah, maka harus mengikuti regulasinya. Jadi nanti dilihat tingkat urgensinya seperti apa, baru bisa disimpulkan akan dicover melalui skema yang mana,” pungkas politisi asal Kecamatan Krian itu. (Dimas)
