KOTA, SIDOARJONEWS.id – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sidoarjo menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Senin (6/7).
Pertemuan tersebut guna membahas rapid test kepada 3.528 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
Ketua KPUD Sidoarjo, Mukhamad Iskak mengatakan, pihaknya semula berharap rapid test tersebut dibiayai melalui APBD. Namun dalam prosesnya saat ini, hal tersebut tidak dimungkinkan.
“Prinsipnya adalah rapid test kita laksanakan dengan anggaran APBN, kemudian gugus tugas harus memberikan rekomendasi rumah sakit atau puskesmas mana yang ditunjuk. Baru kami nanti bekerja sama dengan rumah sakit atau puskesmas untuk menyelenggarakan rapid test ini,” katanya saat ditemui usai pertemuan di Pendopo Delta Wibawa, Senin (6/7).
Iskak menyebutkan anggaran rapid test tersebut menyesuaikan. Jika dirasa anggaran dari APBN tersebut mencukupi maka akan segera dilaksanakan, namun jika tidak maka pihaknya akan mengkoordinasikan kembali terkait anggaran tersebut.
“Insyaallah kalau anggaran kita mencukupi untuk itu. Tapi ini kan kemarin kita sudah melaksanakan rapid test di rumah sakit dengan angka anggaran 170 ribu per anggota. Paling tidak untuk yang PPDP ini, tidak jauh dari kisaran itu,” ucapnya.
Rapid test tersebut akan dijadwalkan pada 8 Juli hingga 11 Juli mendatang. Petugas yang dinyatakan reaktif, akan diganti dengan petugas lain.
“Langsung kita ganti (PPDP reaktif). Dan penggantinya juga jarus dirapid,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Syaf Satriawarman mengatakan rapid test untuk PPDP tidak dibiayai APBD.
“Tapi kalau dari APBN, saya koordinasikan nanti dengan keuangan, masuk lewat penerimaan Bendahara Umum Daerah (BUD). Nah kalau itu bisa tapi harus dari APBN,” ucapnya.
Untuk pelaksanaannya sendiri menurut Syaf akan dilakukan di Kecamatan, bukan di rumah sakit seperti rapid test petugas PPS sebelumnya. Sebab hal merupakan permintaan dari KPUD sendiri.
“Jadi nanti rapidnya di kecamatan, dan jumlahnya perpuskesmas berbeda-beda. Pesertanya nanti disesuaikan dengan data dari mereka,” ujarnya. (Dimas)