KOTA, SIDOARJONEWS.id – Wacana penerapan lockdown desa yang termasuk dalam zona merah saat Pemberlakuan Pembatasaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Sidoarjo oleh pemkab SIdoarjo, dikritik anggota DPRD Sidoarjo.
Rencananya, lockdown desa itu akan mulai aktif sejak berlakunya PPKM besok, Senin (11/1/2021).
Anggota DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menilai, langkah tersebut kurang efektif. Dirinya berkaca pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sebelumnya sempat diterapkan di Sidoarjo, namun masih belum optimal dalam menekan angka sebaran virus.
“Pengalaman Sidoarjo sudah tiga kali PSBB yang sifatnya lebih ketat dari pada PPKM. Tapi angka persebaran covid tambah meningkat,ekonomi tersendat, saya kira kalau lock down hanya desa-desa yang statusnya merah, itu kurang efektif,” katanya saat kepada sidoarjonews.id, Minggu (10/1/2021).
Apalagi, Bangun menambahkan, tidak ada jaminan dari pemkab untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat sesuai dengan undang-undang kekarantinaan kesehatan. Sehingga dikhawatirkan, akan menimbulkan konflik baru jika wacana itu benar-benar direalisasikan.
Legislator dari Fraksi PAN itu menyarankan, lebih baik pemkab mengoptimalkan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Tujuannya ialah untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya Covid-19.
Sebab ia menilai, kejenuhan masyarakat akan pembatasan itu berdampak pada abainya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Dia meyakini, dengan pendekatan persuasif, masyarakat bisa lebih memahami pentingnya menerapkan 3 M (masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dalam kesehariannya.
“Edukasi ini penting sekali. Bisa dengan menerapkan semacam operasi yustisi tentang prokes tapi secara simultan. Tidak hanya sekali lalu berhenti. Sasarannya prioritaskan di tempat-tempat ramai,” ujar anggota Komisi D DPRD Sidoarjo itu. (Dimas)
