KOTA, SIDOARJONEWS.id – Rencana Pemkab Sidoarjo untuk mengaktifkan kembali sistem pembelajaran secara tatap muka di sekolah mendapat kritikan dari anggota Komisi D DPRD Sidoarjo.
Seperti yang diungkapkan oleh anggota Komisi D dari Fraksi PKS, Aditya Nindyatman. Menurutnya, selama belum ada perubahan dalam keputusan menteri tentang daerah yang masuk zona merah, maka pelaksanaan pembelajaran sebaiknya tetap menggunakan pembelajaran jarak jauh (PJJ/Daring).
“Saya berpendapat kebijakan dalam kabupaten sama meskipun ada kecamatan yang bisa jadi rendah secara positif (hijau), sedangkan wilayah kabupatennya merah, maka pelaksanaannya tetap menggunakan daring,” katanya pada sidoarjonews.id, Senin (10/8).
Begitu pula yang dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Zahlul Yussar. Menurutnya, jangankan mengatur anak-anak didik di sekolah, mereka yang sudah dewasa dan paham mengenai anjuran protokol kesehatan saja terkadang juga masih abai.
“Kalau menurut saya masih belum setuju karena Sidoarjo masih belom zona hijau. Apalagi anak sekolah itu rata-rata masih labil. Orang yang dewasa aja kita atur sulit (untuk protokol kesehatan) apalagi masih pelajar. Lebih baik memaksimalkan kelompok belajar yang gurunya harus menjemput bola pada siswanya,” urainya.
Skema pembatasan jam dan jumlah siswa, menurutnya memang bisa dilaksanakan jika ada jaminan guru ataupun siswanya dalam kondisi sehat dan menerapkan protokol. Tanpa itu, semua akan sia-sia dan malah berpotensi menjadi cluster baru.
Legislator dari fraksi Demokrat tersebut menambahkan, lebih baik memaksimalkan kombinasi dari kelompok belajar daring (dalam jaringan) ataupun luring (luar jaringan). Pelaksanaannya bisa di balai desa atau RW serta melibatkan orang tua. Tentu dengan membatasi jumlah dan jam belajar.
“Itu dilakukan sampai dipastikannya sekolah sudah layak di buka. Mengingat siswa rentan terhadap penularan dan paparan virus yang tidak bisa diketahui dari mana asalnya sebab masih belum masuk zona hijau,” pungkasnya. (Dimas)
