KOTA, SIDOARJONEWS.id – Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori meminta Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo selaku mitra kerja dari komisi D, agar segera melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Hal ini menindaklanjuti temuan di lapangan agar bantuan sosial (bansos) dari Pemkab Sidoarjo bagi warga terdampak wabah Covid-19 di Sidoarjo, bisa lebih tepat sasaran.
Menurut Dhamroni, verifikasi dan validasi perlu karena data dari Kementerian Sosial tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi di lapangan. Karenanya diperlukan adanya pembaruan.
“Verifikasi dan validasi DTKS harus melibatkan tiga pilar yang ada di desa. Yakni kepala desa atau lurah dengan babinsa dan babinkamtibmas agar carut marutnya data warga kurang mampu di wilayah Sidoarjo tidak berlarut larut,” katanya kepada Sidoarjonews.id, Kamis (7/5/2020).
Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyebutkan bahwa saat ini merupakan momen yang sangat tepat untuk membenahi data DTKS.
Ia menyatakan, verifikasi dan validasi data tersebut nantinya bisa dibarengi juga dengan lebelisasi warga miskin penerima bantuan pemerintah.
“Sudah berulang kali saya sampaikan ke Pemkab ketika rapat. Jawabannya selalu iya akan dipertimbangkan. Padahal, harapan saya jawabannya akan segera ditindak lanjuti dan dilaksanakan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Dhamroni menambahkan, saat ini segala keputusan berada di tangan Pemkab Sidoarjo untuk menindaklanjuti usulannya.
Menurutnya, sebagai mitra dari eksekutif, dewan tugasnya sebagai penyambung lidah dari harapan rakyat, di mana selama ini, ketika ada penyaluran bansos masih banyak yang kurang tepat sasaran.
“Tinggal mereka (Pemkab) mau apa tidak menjalankan itu, ini saja pertanyaannya sekarang,” pungkasnya. (Dimas)
Usulan gak di yindak lanjuti sama juga bohong