KOTA, SIDOARJONEWS.id — Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman menyampaikan, ada delapan “bumil” (ibu hamil) di Sidoarjo yang diduga terpapar Covid-19. Kedelapan ibu hamil tersebut saat ini tidak dirawat di rumah sakit rujukan.
“Ibu hamil itu statusnya rapid reaktif. Gak dirawat (di rumah sakit rujukan). Dirawat di rumah saja,” ujar Syaf Satriawarman, Jumat (3/7).
Menindaklanjuti hal tersebut, Syaf menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo sudah menyiapkan dua rumah sakit rujukan tambahan yang khusus untuk merawat ibu hamil yang terpapar covid-19. Rumah sakit tersebut disebut Syaf menyediakan delapan bed.
“Ada lima rumah sakit rujukan yang kita ajukan, yang tiga untuk isolasi pasien covid umum, dua khusus untuk pasien hamil yang akan melahirkan. Jadi nanti kalau sudah pusing lagi, kita kirim untuk menangani kasusnya,” terangnya.
Kedua rumah sakit tersebut yakni rumah sakit Ibu dan Anak Soerya dan rumah sakit HM. Mawardi. Sedangkan tiga lainnya yang juga merupakan rumah sakit rujukan tambahan ialah rumah sakit Rahman Rahim, rumah sakit Arafah Anwar Medika, dan rumah sakit Aisyiyah Siti Fatimah.
“Kapasitasnya sendiri untuk ruang isolasi ada 60 bed. Khusus untuk yang lahiran 8 bed,” ucapnya.
Syaf mengatakan, jika dibandingkan dengan jumlah kasus di Sidoarjo, jumlah ruang isolasi tersebut memang masih kurang. Namun untuk saat ini, akan ada peraturan baru dimana pasien yang positif, jika telah swab sekali dan dinyatakan negatif, sudah boleh dipulangkan. Akan tetapi dengan catatan, selama masa pemantauan 14 hari tidak ada keluhan.
“Itu bisa mengurangi sekitar 35 persen sampai 40 persen. Jadi orang-orang tidak perlu menunggu lama untuk swab berikutnya,” ujarnya.
Dia menambahkan, untuk sementara, demi mengatasi penambahan pasien, mereka yang terindentifikasi terpapar covid dilarikan ke Surabaya untuk mendapatkan perawatan. Setidaknya terdapat 14 pasien yang saat ini dialihkan untuk dirawat di Surabaya.
“Kalau yang di Madiun itu karena memang rumahnya disana, jadi hanya ada satu. Untuk tambahan rumah sakit rujukan, suratnya belum keluar dari pusat. Jadi nanti rencananya akan ada perbup. Kalau pembiayaannya tidak bisa dicover pusat, kita cukupi dari APBD dulu. Kalau APBD sudah mendukung, mereka siap untuk melaksanakan,” pungkasnya. (Dimas)
